Pendidikan Hak Asasi Manusia di Uzbekistan Baru

Berbagai instruksi diberikan untuk memastikan bahwa informasi terperinci yang berisi indikator spesifik dan hasil yang dicapai dimuat secara berkala di situs web resmi dan di media.

Mulai tahun akademik 2023/2024, pendidikan dan pelatihan khusus "Hak Asasi Manusia", "Hak Perempuan", dan "Hak Anak" diimplementasikan dalam sistem pendidikan profesi dan pendidikan tinggi.

Hingga 1 Juni 2023, akan disusun daftar organisasi profesi dan pendidikan tinggi di mana kursus tersebut akan diterapkan.

Mulai 1 Juni, setiap tahun Pusat Hak Asasi Manusia Nasional Uzbekistan akan mengadakan kompetisi nasional "Pendidikan dan inovasi di bidang hak asasi dan kebebasan manusia".

Kursus dan seminar pelatihan tentang hak-hak penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan migran juga dibuka di organisasi-organisasi yang kegiatannya terkait langsung dengan kategori warga negara ini.

Hingga 1 April, telah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka mempersiapkan dan menerbitkan serangkaian manual dan brosur, serta meluncurkan platform elektronik tentang pendidikan hak asasi manusia.

Saat ini di Uzbekistan Habeas Corpus - salah satu prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sedang diterapkan di Uzbekistan.

Perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip hukum acara pidana Inggris ini terkait erat dengan kekebalan personal (personal inviolability).

Pada pertemuan dengan anggota Komisi Konstitusi pada 20 Juni tahun lalu, Presiden Shavkat Mirziyoyev mengusulkan untuk merefleksikan Miranda Rules dan prinsip-prinsip Habeas Corpus dalam Undang-Undang Dasar.

Tercatat bahwa pada proses penahanan seseorang, hak-haknya dan alasan penahanannya harus dijelaskan dalam Bahasa yang sederhana.

Pasal 27 dari Konstitusi Uzbekistan dalam redaksi baru, tercermin prinsip-prinsip Miranda Rules dan Habeas Corpus, yaitu: “Setiap orang berhak atas kebebasan dan kekebalan personal. Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, dipenjarakan, ditawan atau dibatasi kebebasannya kecuali atas dasar hukum. Penangkapan, pemenjaraan dan penawanan hanya diperbolehkan dengan keputusan pengadilan. Tanpa keputusan pengadilan, seorang individu tidak dapat ditahan lebih dari empat puluh delapan jam. Selama penahanan, seorang individu harus dijelaskan hak-hak dan alasan penahanannya dalam bahasa yang dipahami oleh individu tersebut."

(*)