Pendidikan Hak Asasi Manusia di Uzbekistan Baru

TRIBUNTERNATE.COM, UZBEKISTAN - Relevansi Keputusan Presiden tentang “Persetujuan Program Nasional Pendidikan Hak Asasi Manusia di Republik Uzbekistan” tertanggal 7 Februari 2023 adalah dengan signifikansi teoretis dan praktis dari masalah yang terkait dengan jaminan hak asasi dan kebebasan manusia di Uzbekistan Baru.

Penggunaan hak-hak dasar dan kebebasan individu oleh negara menjadi jaminan paling jelas bagaimana keadaan dan tingkat perkembangan masyarakat sipil dan hukum di suatu negara.

Slogan Amir Temur (seorang penakluk dan penguasa Islam pada abad ke-14) "Kekuatan ada di dalam keadilan", yang berdasarkan hukum, tradisi, dan adat istiadat, diterapkan di seluruh wilayah negara yang diciptakan oleh Amir Temur ini.

Sekarang, bagi para penerusnya, hal tersebut merupakan kriteria dan ukuran moral-spiritual yang menjadi prioritas.

Uzbekistan, sebagai anggota penuh PBB, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, multilateralisme, dan perlindungan sistem politik internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, Uzbekistan telah aktif memprakarsai gagasan untuk penyelesaian berbagai konflik secara damai, mencegah bentrokan bersenjata global baru, dan menjalin kerja sama antar negara.

Di Republik Uzbekistan, perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai salah satu prioritas interaksi dengan PBB.

Kerja sama Uzbekistan dengan PBB berkembang dengan sangat cepat.

Karena itu, Presiden Shavkat Mirziyoyev berbicara pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke 46 dan sidang Majelis Umum ke-76.

Dalam kesempatan ini, diumumkan inisiatif Uzbekistan di bidang penguatan keamanan internasional dan regional, pengembangan lebih lanjut dalam bidang pendidikan, spiritualitas, ekologi, pariwisata, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, yang harus ditujukan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Hal ini juga berarti kontribusi terhadap kesalingpahaman, toleransi dan persahabatan antara semua bangsa, kelompok ras dan agama serta berjalan beriringan dengan kegiatan-kegiatan di PBB.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut lagi dalam mewujudkan pendidikan di bidang hak asasi manusia, diadopsilah keputusan kepala negara tertanggal 7 Februari 2023 tersebut di atas.

Secara khusus, dokumen tersebut menjadi persetujuan atas Program Nasional Pendidikan Hak Asasi Manusia di Republik Uzbekistan dan “Roadmap” untuk implementasinya, yang dikembangkan sebagai hasil dari studi komprehensif tentang isu-isu aktual pendidikan Hak Asasi Manusia, analisis terhadap pengalaman luar negeri yang paling maju, diskusi publik yang luas, konsultasi yang sifatnya internasional dan nasional.

Menurut Keputusan tersebut, dilakukan pemantauan rutin, dibuatlah usulan dan rekomendasi ke kementerian dan departemen terkait mengenai implementasi yang berkualitas dan tepat untuk agenda tersebut.