Halmahera Selatan
Kepala DPPPA-KB Halmahera Selatan Ajak Pimpinan OPD Intervensi Soal Stunting dan Kemiskinan Ekstrim
Karima Nasarudin, Mengajak kepada seluruh pimpinan OPD dinlingkup Pemkab Halmahera Selatan, untuk turut mengintervensi angka kasus stunting
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kepala Dinas Pemberdayaa Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Halmahera Selatan, Karima Nasarudin, Mengajak kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dinlingkup Pemkab Halmahera Selatan, untuk turut mengintervensi angka kasus stunting.
Karena penanganan kasus stunting di Halmahera Selatan 2 tahun berjalan ini sudah mulai membaik. Di mana angka stunting dari tahun 2021 ke 2022, turun 2,3 persen atau dari 33,7 ke 31,4 persen.
“Insya Allah kita targetkan hingga 2024 itu turun 14 persen. Sehingga saya mengajak semua OPD terkait ikut terlibat rembuk gencar intervensi penurunan angka stunting, “ujarnya, Rabu (29/3/2023).
Menurut Karima, target dan rencana penurunan stunting di Halmahera Selatan akan dilakukan konvergensi dengan upaya perbaikan gizi bayi.
“Kemudian advokasi pelibatan stakeholder dalam penurunan stunting, pembinaan intervensi spesifik, penanganan stunting di berbagai tatanan dan optimalisasi kampung KB untuk keluarga berkualitas, “terangnya.
Baca juga: Tangani Stunting dan Kemisikinan, Wakil Bupati Halmahera Selatan Minta Pempus dalam Roadshow
Sementara untuk target penghapusan kemiskinan ekstrim, Pemkab Halmahera Selatan bakal melakukan pemetaan program dengan prinsip utama exlusion eror, dengan memastikan adanya konvergensi program dalam penduduk miskin ekstrim.
"Saat ini Pemkab juga menyiapkan skema sinergitas program dan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat komunitas dan media untuk menyelesaikan amanah penghapusan kemiskinan ekstrim, “jelas Karima.
Selain itu, kata Karima, Pemkab Halmahera Selatan juga telah mencanagkan program zero pengangguran dengan optimalisasi pengunaan anggaran APBN, APBD, APBDes maupun anggaran non pemerintah (CSR).
“Ini demi upaya Pemkab penghapusan kemiskinan ekstrim di Halmahera Selatan, “tandasnya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/2903203_dpppahalsel.jpg)