Tangani Stunting dan Kemisikinan, Wakil Bupati Halmahera Selatan Minta Pempus dalam Roadshow

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, mengikuti Roadshow secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy, Rabu (29/3/2023).

Roadshow tersebut membahas terkait percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Roadshow ini juga diikuti seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Maluku Utara dan pihak BKKBN.

Dalam Roadshow, Menko PMK meminta Pemkab Halmahera Selatan untuk paparkan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim yang meliputi tata kelola koordinasi, dukungan sarana prasarana, SDM, anggaran, kendala intervensi spesifik dan sensitif serta harapan ke pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan data penurunan stunting. Dia menyebut, pada tahun 2022 kemarin, angka stunting di Halmahera Selatan telah turun 2,3 persen sehingga diharapkan ini bisa turun di angka 25 persen.

Sedangkan data angka kemiskinan ekstrim di Halmahera Selatan, di tahun 2021 sebesar 5,19 persen turun jadi 0,2 persen atau 4,99 persen di tahun 2022. Penyebab kemiskinan ekstrim di Halmahera Selatan, menuruy Wakil Bupati, itu dilihat dari berbagai indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Indikator yang dilihat terkait kemiskinan ekstrim memang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi kalau saya lihat penyebab utama kemiskinan ekstrim, yaitu akibat minimnya sarana prasarana pendukung baik air bersih dan sanitasi yang berdampak langsung ke disetiap desa, “jelasnya.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Sampaikan Realisasi APBD 2022 ke DPRD dalam Paripurna, Berikut Capainnya

Hasan Ali Bassam Kasuba meminta kepada pemerintah pusat lewat Kementerian PMK, agar mendukung penurunan stunting di Halmahera Selatan dengan penyediaan antropometri di 249 desa, penyediaan alat USG 32 paket di puskesmas, 3 unit rumah sakit.

Penyediaan anggaran kepada TPPS, penyediaan obat dan makanan tambahan, penyediaan anggaran sosialisasi, penambahan alokasi DAK konvergensi dan penambahan anggaran DAU untuk diperuntukkan penanganan stunting.

Sementara untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, Pemkab Halmahera Selatan berharap ada penyediaan penambahan anggaran bagi TKPKD untuk membantu pembiayaan penyediaan infrastruktur jalan penghubung dari desa terjauh dan terluar.

"Semoga apa yang menjadi masukan atas kebutuhan ini dapat direalisasikan pemerintah pusat demi penurunan stunting dan angka kemiskinan ekstrim di Halmahera Selatan, “harap Wakil Bupati. (*)