KPU di Level Daerah Maluku Utara Diingatkan Bekerja Secara Maksimal

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Proses tahapan Pileg di Maluku Utara, mulai memasuki masa tahapan pendaftaran.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara Maluku Utara, Abdul Aziz Hakim mengingatkan.

KPU pada level daerah, untuk bekerja secara maksimal, berdasar hukum dan perundang-undangan.

Agar nantinya dalam proses tahapan dapat meminimalisir, dugaan pelanggaran terutama soal pelanggaran administrasi.

Baca juga: DPC PDI-P Morotai Komit Menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

"Saya kira, kita bisa belajar dari perkara-perkara sebelumnya, soal beberapa gugatan yang diadukan."

"Yang didominasi soal-soal seputar proses dan prosedur adminisrasi, yang itu harusnya tidak terjadi, "tegasnya, Selasa (25/4/2023).

Menurut hematnya, soal mal adminitrasi dalam tahapan Pemilu, harus semaksimal mungkin dihindari.

Apalagi pihaknya sebagai salah satu mitra KPU pada level pusat, tentu sangat mengapresiasi kinerja KPU daerah.

"Tetapi kami sebagai lembaga profesi non pemerintahan, dan juga sebagai bagian dari masyarakat sipil."

"Berkewajiban melakukan pengawasan eksternal, atas kinerja KPU daerah."

"Agar terjadi chack and balances, dalam proses pelaksanaan Pemilu ke depan, "ujarnya.

Lebih lanjut, bahwa salah satu indikator teruwujudnya Pemilu yang berkualitas dan Jurdil, terletak pada integritas penyelenggara.

Elemen sipil society di daerah, harus mendukung dan memberikan suport.

Sekaligus mengawal para penyelenggara, agar dapat bekerja secara profesional.

Berdasar aturan perundang-undangan yang ada, agar kualitas Pemilu ke depan berjalan baik.