Bappeda Maluku Utara Usulkan 13 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 ke Pemerintah Pusat

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Bappeda Maluku Utara, mendorong atau mengusulkan rencana 13 kegiatan prioritas ke pemerintah pusat untuk dimasukan sebagai program kegiatan tahun 2024.

Usulan prioritas ini merupakan tindak lanjut hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian dan Lembaga dengan Pemprov Maluku Utara pada 2 Maret 2023.

Sebelumnya Bappeda telah menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang hasilnya lima usulan dinyatakan diakomodir dan 13 disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam Musrenbangnas.

Adapun 13 prioritas yang akan diusulkan itu terdiri penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman sebagai bagian program prioritas infrastruktur pelayanan dasar dengan lokasi sasaran Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan.

Untuk dari program infrastruktur pelayanan dasar, terdapat usulan lainnya yakni pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan berupa pembangunan unit air baku Soligi di Kabupaten Halmahera Selatan. 

Selanjutnya terdapat dua usulan konektivitas jalan (pembangunan jalan strategis) berupa pembangunan jalan dan jembatan ruas keliling Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan dan ruas Maba-Sagea Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Usulan lainnya yakni peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan sebagai bagian dari program peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan berupa pelabuhan perikanan UPT daerah yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur di tujuh kabupaten dan kota masing-masing Halmahera Barat, Tengah, Selatan, Utara, Timur, Ternate dan Tidore.

Kemudian peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi dari hulu hingga hilir berupa pabrik es di Halmahera Utara sebagai bagian dari program peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Lalu lima usulan peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sebagai bagian dari program peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.

Keempat usulan itu berupa kawasan padi di Kabupaten Halmahera Selatan, Utara, Timur dan Pulau Morotai. Lalu kawasan bawang merah di Kabupaten Halmahera Barat, Selatan, Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu dan Kota Tidore serta kawasan aneka cabai di Kabupaten Halmahera Tengah, Selatan, Utara, Timur, Pulau Morotai dan Kota Tidore. Ada pula kawasan jahe di Kabupaten Halmahera Selatan.

Masih berkaitan dengan peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, terdapat dua usulan yakni peningkatan tata kelola sistem pangan nasional berupa sarana pasca panen tanaman pangan (food estate).

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Belum Beberkan Besaran Anggaran Pemilu 2024

Berkaitan dengan program peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, Bappeda Maluku Utara mengusulkan dua kegiatan yakni peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan berupa bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu.

Masih dari program yang sama diusulkan pula kegiatan peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya di Kabupaten Kepsul, Halmahera Selatan, Kota Ternate dan Tidore

Usulan berikutnya, untuk program penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dengan kegiatan peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar berupa fasilitasi pengembanngan Kewirausahaan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Sula dan Pulau Taliabu.

Terakhir, untuk program pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi diusulkan kegiatan pengembangan ketahanan pangan berupa pembangunan desa dan perdesaan di Kabupaten Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu.