Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Demo Pemotongan Insentif Kaur Desa Nondang Halmahera Selatan Nyaris Ricuh

Sejumlah aktivis dari DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Halmahera Selatan, menggelar aksi demonstrasi terkait pemotongan insentif kaur

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com/ Nurhidayat Hi Gani
Pengunjukrasa ketika memaksa masuk ke dalam Kantor Inspektorat Halmahera Selatan, Rabu (17/5/2023). Aksi ini terkait masalah pemotongan insentif kaur desa dan pergantian nama-nama penerima BLT di Desa Nondang, Kecamatan Bacan Barat. 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sejumlah aktivis dari DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan pemotongan insentif kaur desa dan pergantian nama-nama penerima BLT tahun 2022 di Desa Nondang, Kecamatan Bacan Barat, Rabu (17/5/2023).

Aksi demonstrasi ini berlangsung di depan Kantor Inspektorat Halmahera Selatan, Maluku Utara, di Jl Karet Putih, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, sekitar pukul 10.30 WIT.

Massa mendesak Inspektorat Halmahera Selatan segera menelusuri masalah pemotongan insentif kaur Desa Nondang tersebut.

Pantauan TribunTernate.com, massa memaksa masuk ke dalam Kantor Inspektorat Halmahera Selatan untuk menemui Inspektur Inspektorat, Asbur Somadayo agar hering bersama.

Di saat yang sama, Asbur Somadayo sedang mengkuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Prtama (JPTP) yang berlangsung di ruang rapat Kantor Inspektorat. Sehingga massa terpaksa dicegat oleh personel Satpol-PP dan Polisi untuk menganankan jalannya seleksi JPTP.

Adu mulut sempat terjadi antara massa dan Satpol PP. Selang beberapa menit kemudian, Inspektur Inspektorat Halmahera Selatan Asbur Somadayo menemui massa aksi.

Asbur meminta kepada massa aksi agar membuat aduan resmi secara tertulis kepada Inspektorat Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti.

“Ngoni (kalian) buat saja aduan dan masukkan ke kami. Kami akan tindaklanjuti asalkan laporannya rasional,” pintanya.

Baca juga: 540 Bacaleg dari 18 Parpol Bakal Saling Sikut Rebutan 30 Kursi DPRD Halmahera Selatan

Sementara koordinator aksi Harmain Rusli menyatakan, masalah di Desa Nondang tidak hanya pemotongan insentif kaur desa dan perubahan nama-nama penerima BLT.

Tetapi Kepala Desa Nondang Munira M Saleh juga diduga menggunakan Ijazah palsu ketika maju calon Kepapala Desa di Pilkades 2022.

“Terkait hal itu, kami sudah laporkan ke Polres Halmahera Selatan. Dan penyidik akan memintai keterangan pihak-pihak terkait,” ujarnya.

Harmain menambahkan, pemotongan insentif kaur Desa Nondang ini bervariasi. Ada yang 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan.

“Warga juga sudah melaporkan ke kontak aduan yang dibuka Bupati Halmahera Selatan, tapi belum ada tindaklanjut. Sehingga kami tegaskan kepada Inspektorat untuk serius, Bupati juga harus turun tinjau ke lokasi,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved