15 Desa di Halmahera Selatan Diusulkan jadi Kampung Nelayan, Bakal Dapat Rp22 Miliar dari Pempus

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Sebanyak 15 desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara diusulkan dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.

Usulan ini disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Salah satu dari 15 desa yang diusul adalah Bajo di Kecamatan Kepualauan Botang Lomang.

"Ada 15 desa, termasuk Bajo," ujar Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara, Fauzi Momole usai menghadiri kegiatan Simposium Perikanan dan Kelauatan Halmahera Selatan di Aula Kantor Bupati, Jumat (10/4/2026).

Baca juga: Terima Kunker DPRD Halbar, Bupati Halteng Ikram Sangadji Dorong Sinergi untuk Tingkatkan PAD

Fauzi mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan verifikasi atas potensi perikanan di 15 desa tersebut. Jika memenuhi syarat, maka akan diakomodir dalam program Kampung Nelayan Merah Putih.

Ia juga menyebut, desa-desa yang ditetapkan masuk dalam program itu, maka akan mendapat kucuran anggaran sebanyak Rp22 miliar hingga Rp23 miliar per tahun.

"Jadi anggaran ini nanti digunakan untuk bangun pabrik es, bangun gudang penyimpanan, bangun sarana nelayan dan masih banyak lagi," tandas Fauzi.

Kepala DKP Halmahera Selatan, Idris Ali, berharap 15 desa yang diusulkan dalam program Kampung Nelayan Merah Putih bisa lolos agar bisa menunjang pendapatan nelayan.

Ia juga menyatakan Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan jumlah desa paling banyak di Maluku Utara yang diusul masuk dalam program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Insya allah bisa lolos semua. Tentu ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan nelayan,” tuturnya.

Baca juga: Uang Mengalir untuk 3 Zodiak Sabtu 11 April 2026: Aries Banjir Rezeki Tanpa Hambatan

Idris menambahkan, program Kampung Nelayan Merah Putih memiliki standar anggaran tertinggi, yakni Rp22 miliar per desa.

Namun, besaran anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan fasilitas di masing-masing Kampung Nelayan.

"Tapi isa saja tidak sampai Rp20 miliar, atau bahkan lebih dari Rp20 miliar, tergantung kebutuhan fasilitas yang diperlukan. Hal ini juga menjadi atensi dari Bupati,” pungkasnya. (*)