Temuan Aset Ratusan Miliar, Ini Pernyataan Gubernur Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Hasil penyerahan LHP dan LKPD, dari BPK ke Pemprov Maluku Utara.

Terdapat sejumlah temuan, berupa aset senila ratusan miliar pada tahun anggaran 2022.

Bahkan Pemprov Maluku Utara, di masa periedo akhir Abdul Ghani Kasuba.

Harus gagal mendapatkan pridikat opini WTP, dan hanya mendapat WDP.

Baca juga: DLH Ternate Akan Lakukan Pemeriksaan Hotel yang Belum Miliki IPAL

Hal tersebut langsung ditanggapi Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Menurutnya, menjadi catatan bersama bahwa, pemberian opini terhadap penyelenggaraan.

Keuangan sebuah lembaga pemerintahan, baik pusat atau daerah tidak sekedar mengejar prestise.

"Setiap kepala daerah berkeinginan agar, dalam pelaksanaan anggaran yang diperuntukan."

"Untuk menyuskseskan program pemerintah, dikerjakan dengan baik."

"Benar dan sesuai, peraturan perundang-undangan, "ucapnya, Jumat (9/6/2023).

Akan tetapi, yang menjadi fundamental yaitu, pelaksanaan anggaran yang tidak menyimpang.

Dan harus bermuara pada masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati.

Hasil dari pembangunan dan pelayanan, yang diberikan secara optimal.

Sebagai kepala daereh, dirinya telah melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keuangan.

Kepada lembaga pemeriksa yakni BPK, namun apabila terdapat kekurangan.