Bukan TTP, 3 Hal Ini yang Mendasari Najamuddin Letsoin Mundur dari Jabatan Kasatpol PP Morotai

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kasatpol PP Linmas dan Damkar Pulau Morotai, Maluku Utara, Nadjamuddin Letsoin mengatakan.

Tiga alasan mendasar yang membuatnya undur diri dari jabatannya,

Ia menegaskan bukan lantaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang belum dicairkan lalu harus undur diri.

Pertama kata dia, adalah intervensi Plt Sekda, Suriani Antarani yang ia nilai terlalu mencampuri tugas-tugas Satpol PP.

Baca juga: BREAKING NEWS: Najamuddin Letsoin Mundur dari Jabatan Kasatpol PP Morotai

Misalnya pengusulan bendahara Satpol PP yang diusulkan ke Sekda, tapi Sekda menunjuk bendahara yang lain.

Selanjutnya, lanjut Najamuddin, mengenai intervensi anggaran.

Kata dia, Ini bicara bukan persoalan TPP, melainkan persoalan OPD meminta anggaran.

Misalnya kata dia, OPD mengajukan anggaran ke keuangan sangat sulit.

Karena OPD, harus bermohon-mohon, dan harus tunduk, barulah anggarannya dicairkan.

Dan terakhir, kata Najmuddin, rangkap jabatan Plt Sekda. Dimana.

Suriani Antarani, menjabat sebagai Sekda sekaligus Kaban Keuangan Pemkab Morotai.

Menurutnya, jabatan Sekda tidak boleh melekat tiga instansi yakni. Bappeda, Keuangan dan inspektorat.

Jika salah satu dari tiga jabatan yang disebut melekat di jabatan Sekda, maka daerah mengalami kerusakan.

"Jadi tiga hal ini yang saya undur dari Jabatan, bukan karena TTP, bagi saya itu yang ke 30, "tegasnya, Jumat (28/7).

Meski begitu, ia mengaku di dalam aturan tidak melarang.

Seorang pejabat menggenggam dua jabatan. hanya saja ada normanya.

"Kalau dia melekat salah satu saja daerah ini langsung rusak,"

"Memang secara aturan normatif tidak ada, tetapi ada hal yang paling mendasar,"

"Tentang pemerintahan yang baik dan benar disitu rujukannya,"cetusnya.

Bahkan dengan lantang, Najamuddin membeberkan, Plt Sekda, lebih berkuasa dibandingkan Pj Bupati Muhammad Umar Ali.

"Di Morotai ini ada dua Matahari. Artinya ada dua kepala daerah. Walaupun Bupati pak Muhammad Umar Ali,"

"Tapi, ada orang lain lagi mengatur daerah ini, ada apa sebenarnya,"ujarnya dia dengan bingung,"

"Teman-teman sebenarnya juga tahu, hanya saja mereka setengah mati, untuk menyampaikan,"tambah dia.

Seraya mengaku, banyak ia tekankan dalam pelaksanaan tugas, kemudian yang paling fatal lagi.

Mendesak tugas OPD harus bagus, harus maksimal dan harus betul-betul mencapai target.

Baca juga: UPDATE! Dokter Forensik Mabes Polri Otopsi Jenazah Tukang Bentor di Morotai

Akan tetapi hal ini tidak dibarengi dengan kesejahteraan pegawai.

"Bagaimana orang mau kerja, tapi kesejahteraan tidak diperhatikan,?"

"Sehingga saya melihat bahwa kewenangan yang diberikan oleh Sekda terlalu berlebihan, "pungkasnya. (*)