Panja Rekomendasikan Gubernur Maluku Utara Segera Selesaikan Permasalahan RSUD CB Ternate

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Panitia Kerja (Panja) LHP BPK tahun 2022 Pemprov Maluku Utara merekomendasikan Gubernur Abdul Gani Kasuba untuk segera menyelesaikan permasalahan RSUD CB Ternate.

Hal tersebut ditegaskan juru bicara Panja LHP BPK tahun 2022 Pemprov Maluku Utara, Zulkifli Hi Umar, saat membacakan laporan hasil Panja di rapat paripurna yang berlangsung di kantor DPRD Maluku Utara, Senin (14/8/2023).

"Pansus merekomendasikan agar Pemprov Maluku Utara segera menyelesaikan permasalahan dengan membayar hutang-hutang langsung dan tidak langsung milik RSUD CB," tegas dia, di sela-sela pembacaan laporan di paripurna.

"Bahkan Inspektorat segera melakukan verfikasi dan identifikasi   kebenaran dokumen-dokumen sumber hutang tersebut," sambungnya.

Baca juga: Perjanjian Kerja Sama Antara BKKBN Maluku Utara dengan PT BRI Cabang Ternate

Lanjutnya, pihak RSUD CB Ternate ini ada beberapa permasalahan seperti ada beberapa spesifikasi anggaran pada belanja RSUD CB Ternate, yang tak mampu dipertanggungjawabkan sesuai temukan pihak BPK.

"Bahkan tak ada fungsinya Dewan Pengawas sesuai Permenkes nomor 9 tahun 2014 dan pengembangan kas BLUD yang tak memadai," jelasnya.

Selain itu adanya hutang ke BPJS yang tak didasari dengan bukti yang memadahi, sehingga menimbulkan hutang yang menumpuk.

"Bahkan tak ada bukti invoice, perjanjian dan BST yang memadai soal tersebut, sehingga menimbulkan hutang yang diragukan sebesar Rp 89 miliar," katanya.

Ia menambahkan, bahkan hutang BLUD RSUD CB Ternate pada tahun sebelum sebesar Rp 18 juta, tak termasuk dalam anggaran tahun 2022, dan hutang honorer dan TPP.

"Sehingga dari itu membuat menejemen anggaran RSUD CB Ternate menjadi terganggu," pungkasnya. (*)