Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sofifi

Banggar Tekan TPAD Pemprov Maluku Utara, Ishak Naser: Samakan Format Beranggaran

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara tekan TPAD Pemprov Maluku Utara guna meminta menyamakan format beranggaran

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/ Sansul Sardi
STATEMEN: Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Ishak Naser saat memberikan keterangan belum lama ini. Di mana pihaknnya meminta TAPD Pemprov Maluku Utara untuk menyamakan format beranggaran untuk keuangan daerah yang lebih baik, Kamis (7/9/2023). 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Banggar DPRD Maluku Utara tekan TPAD Pemprov Maluku Utara, untuk menyamakan format beranggaran.

Anggota Banggar DPRD Maluku Utara, Ishak Naser mengatakan, rapat yang berlangsung hari ini antara pihaknya dengan TPAD.

Hanya ingin menyampaikan bahwa, jika ingin membahas perencanaan APBD 2024, harus disesuaikan dengan format APBD-P 2023.

"Kenapa harus menyamakan format, karena Pemprov mempunyai hutang jangka pendek dan jangka panjang, "ucapnya, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Dorong Dunia Usaha di Bidang Industri, BPVP Ternate Gandeng Papa Rons Pizza Buat Pelatihan

Menurutnya, hutang jangka pendek Rp 15 miliar dan hutang jangka panjang Rp 200 miliar.

Bahkan untuk hutang jangka panjang sudah tak masalah lagi, karena sudah ada penganggarannya.

"Yang jadi masalah itu hanya di hutang yang belum terbayar, sejauh ini nilainya Rp 363 miliar."

"Karena itu tak dianggarkan dan harus ditampung dalam APBD perubahan nanti, "ujarnya.

Lanjutnya, hutang sebesar itu di dalamnya terdapat hutang belanja modal, hutang belanja jasa dan hutang bagi hasil.

"Namun dari Rp 363 miliar itu, seperuhnya sudah terbayar sebesar Rp 100 miliar."

"Dari item Dana Bagi Hasil (BDH) di se kabupaten dan kota, "jelasnya.

Karenanya ia sudah bisa mengira bahwa, hutang yang akan terbawa ke APBD 2024 capai Rp 200 miliar lebih.

"Hutang itu juga akan di tahun 2024 akan ditargetkan diselesaikan terbayar habis 100 persen, "pungkasnya.

Baca juga: Golkar Bakal Calonkan Umar Hi Soleman di Pilkada Halmahera Selatan 2024

Seraya berhap hutang terbayar lunas, sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Maluku Utara Desember 2023.

"Jadi semua hutang pasti belum selesai, tetapi kebijakan Gubernur hutang harus zero."

"Dan itu sudah ada kesepakatan kami dan TPAD Pemprov Maluku Utara, "tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved