DPRD Provinsi Maluku Utara Berkunjung ke Kemendagri di Jakarta

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Banggar DPRD Maluku Utara, Rabu (23/11/2023) melakukan kunjungan kerja ke Kemendagri RI di Jakarta.

Anggota DPRD Maluku Utara, Jainal Samad mengatakan, kunjungan mereka ke Kemendagri ini untuk kroscek dokumen APBD Perubahan Pemprov Maluku Utara tahun 2023 yang sementara dievaluasi.

"Jadi hasil rapat kami dengan Kemendagri dalam kunjungan itu, ternyata dokumen APBD perubahan 2023 Pemprov Maluku Utara sudah ditolak Kemendagri, karena melewati waktu evaluasi Kemendagri yang ditentukan," ucap dia, Kamis (23/11/2023).

Dia mengatakan bahwa TPAD Pemprov Maluku Utara menyampaikan dokumen APBD perubahan tersebut masih di evaluasi Kemendagri ternyata tidak begitu.

"Jadi dokumen APBD yang kita sudah sah pada 28 September kemarin, sesuai aturan sebelum tiga bulan tutup tahun anggaran 2023 hasilnya sudah tak ada lagi, artinya APBD Perubahan sudah tak bisa digunakan," ujarnya.

Baca juga: Kasatpol PP Morotai Jufri Kube Akui Potong Gaji Pegawai: Karena Asas Keseimbangan

"Jadi Kemendagri melalui Dirjen yang mengatur APBD wilayah Maluku Utara akan mengirim surat ke Pemprov Maluku Utara untuk anggaran sisa akhir tahun yang hanya bisa dijalankan itu seperti hal-hal nasional, seperti stunting dan Pemilu," sambungnya.

Karena itu lanjut dia  meminta TAPD jangan lagi membuat polemik soal kejelasan dokumen APBD perubahan, karena dokumen itu sudah tak ada lagi. Sehingga itu soal pemindahan anggaran Rp 1 triliun dari 2023 ke 2024 itu juga sudah tak bisa.

"Sebenarnya jika TAPD mendengar masukan Banggar bahwa usai pengesahan APBD paling lambat tiga hari dokumen APBD itu harus dimasukkan ke Kemendagri untuk di input, tetapi itu tidak dilakukan, apakah hal ini mereka tak tahu atau tidak mahu tahu, kami juga bingung," jelasnya.(*)