Gibran Maju Cawapres Indikasi Kuat Politik Dinasti, Akademisi UGM: Itu Cacat Konstitusi

TRIBUNTERNATE.COM - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto yang mencalonkan diri jadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.

Namun, majunya Gibran sebagai cawapres di Pemilu 2024 justru membuat isu politik dinasti semakin berembus kencang.

Diketahui, Gibran yang menjabat wali kota Solo itu resmi mendampingi Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Putusan MK itu pun dinilai membentangkan karpet merah sekaligus mempermulus jalan pria yang saat ini menjabat Wali Kota Solo itu untuk maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal yang semakin problematik, hakim MK yang mengabulkan gugatan tersebut adalah Anwar Usman, yang tak lain adalah paman Gibran sendiri alias adik ipar Jokowi.

Sejumlah kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta turut menyoroti isu politik dinasti jelang Pemilu 2024.

Mereka menilai, proses pencalonan Gibran sebagai cawapres cacat konstitusi.

"Kita tahu bahwa politik itu kan enggak bisa seperti teh celup ya, enggak bisa instan. Kalau dibenarkan secara hukum belum tentu secara etik itu diterima," kata Pengamat Politik UGM Arie Sujito, di sela-sela diskusi di UGM , Jumat (24/11/2023). 

Baca juga: 22 Ucapan Selamat Hari Guru Nasional 2023 Penuh Makna, Terima Kasih pada Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Baca juga: Istri Anggota Polisi di Ternate Tertangkap Basah Bersama Selingkuhannya di Kos-Kosan

Baca juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran, Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud Menurut 8 Survei, Siapa yang Unggul?

Arie turut menyinggung pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwasanya politik membutuhkan kematangan.

Menurutnya sorotan publik mengenai dinasti politik ini tidak serta merta didasarkan pada selera personal saja, melainkan lebih dari itu juga menyoroti demokrasi yang dikhawatirkan dapat dicederai.

"Saya kira orang saja bisa berdebat. Saya inget kok kata-kata Presiden Jokowi ketika itu, politik itu membutuhkan kematangan, dan publik saya kira menyoroti dinasti itu bukan karena personal suka atau tidak suka, tapi soal pentingnya kita melihat bahwa bangunan demokrasi lebih dari 2 dekade ini. Kita punya harapan besar soal kualitas itu," jelasnya.

Dalam persoalan ini tidak bisa serta merta menarik diskursus mengenai anak muda melalui pencalonan Gibran sebagai Cawapres. 

Lebih lanjut, Arie menjelaskan menghubungkan para anak muda ini ke dalam politik tidak bisa sekadar melalui klaim-klaim simbolik. 

Sehingga, harus dilakukan dengan lebih tertata dengan kematangan yang ada.

"Ini urusan bangsa, jangan sampai urusan bangsa disimplifikasi dan dikerdilkan pada hal-hal yang sifatnya teknis dan sekedar justifikasi secara prosedural dan kebenaran secara prosedural," tegasnya.