Respon DPRD Halmahera Selatan Soal Penyertaan Modal ke BPRS: Harus Sesuaikan Kemampuan Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Gufran Mahmud menyambut baik.

Usulan Ranperda tentang penyertaan modal ke BPRS Saruma Sejahtera, untuk ditetapkan jadi Perda pada 2024.

Oleh sebab itu ia berharap, penyertaan modal ke BPRS harus menyeseuaikan kemampuan keuangan daerah.

Hal ini dilakukan agar realisasi APBD Induk 2024 dan seterusnya, bisa menyentuh ke item-item kegiatan lainnya.

Baca juga: Dua Pria Ditetapkan Tersangka Kasus Rudapaksa Siswi SMP di Halmahera Selatan

"Ranperda ini kan nanti dibahas tahun depan, jadi kita belum pastikan idealnya."

"Atau berapa dana yang diseratakan ke BPRS. Tapi itu kan ada rencana-renacan usaha (di BPRS) yang akan kita lihat, "katanya, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, BPRS Saruma Sejahtera selaku Bank Daerah, memang sudah memiliki pendapatan pasca didirikan 2018 lalu.

Namun bank tersebut belum ada dividen atau pembagian laba perusahaan.

Kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

"Kan ini (BPRS) masih tergolong baru. Jadi Ranperda ini bukan soal kemudian BPRS ada deviden."

"Tapi penyertaan modal itu kan harus dalam bentuk perturan daerah sebelum dianggarkan di APBD, "jelasnya.

Meski begitu, ia mengapresiasi kehadiran BPRS Saruma Sejahtera, sebagai unit usaha Pemerintah Daerah.

Pasalanya sejauh ini, Bank tersebut cukup mempermudah masyarakat di setiap kecamatan, dalam pelayanan perbankan maupun usaha.

"Kan sekarang ini unit BPRS ada juga di Kecamatan Makian, Saketa dan Obi."

"Insya Allah di kecamatan-kecamatan lain, juga akan dibangun unitnya, "pungkasnya.