Kanwil DJPb Maluku Utara Paparkan Alokasi APBN 2024, Ini Besaranya

TRIBUNTERNATE.COM - Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyerahkan  DIPA- TKD tahun anggaran 2024 lingkup Provinsi Maluku Utara, Kamis (14/12/2023).

Pemprov Maluku Utara mendapat kucuran APBN tahun 2024 sebesar Rp17,86 triliun.

“Tahun depan Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp17,86 triliun," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, saat Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD T.A. 2024 di Royal Resto.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan tahun 2023, alokasi anggaran tahun 2024 yang diterima meningkat sebesar 5,87 persen.

"Jumlah tersebut terdiri dari alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp5,36 triliun, tersebar pada 40 K/L. Dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp12,50 triliun untuk 11 Pemda kabupaten/kota termasuk Provinsi,” ucapnya.

Dia menambahkan, alokasi belanja K/L yang meningkat sebesar 6,76 persen (tahunan) pada tahun 2024 diarahkan untuk sejumlah perbaikan. 

Diantaranya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada Pun demikian dengan TKD yang meningkat sebesar 5,49 persen digunakan untuk mendukung pengendalian inflasi dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Sekretaris KNPI Maluku Utara Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Penelantaran Anak dan Istri

Selanjutnya dimanfaatkan untuk penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas belanja daerah.

“Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam mengawal APBN tahun anggaran 2024 untuk menghasilkan belanja yang lebih berkualitas", ucap Tunas.

Dia mengharapkan melalui belanja berkualitas, APBN bisa turut menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memberi dampak ikutan secara lebih besar. 

Khususnya pada kegiatan perekonomian. Sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara", ujarnya.

Terpisah Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dalam kesempatan itu mengatakan, APBN selama ini menjadi instrumen penting.

Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan guncangan yang mengancam perekonomian dan masyarakat. 

“Optimalisasi anggaran perlu dilaksanakan dalam rangka menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sudah direncanakan,” tandasnya mengakhiri. (*)