Pokir DPRD Kota Tidore Capai Rp 31 Miliar, Ini Peruntukannya

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE - DPRD Kota Tidore Kepulauan mengalokasikan anggaran anggaran  puluhan miliar rupiah.

Anggaran itu  dikemas melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD kemudian dimasukan dalam bentuk kegiatan oleh masing-masing Anggota DPRD.

Anggaran Pokir DPRD ini mencapai Rp 31 Miliar yang diinklut melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tidore.

Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad saat dikonfirmasi membenarkan  hal tersebut.

Ia mengatakan untuk anggaran Pokir bagi Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, dijatahi dengan nilai yang berbeda.

Dimana untuk Anggota Badan Anggaran (Banggar) yang berjumlah sebanyak 12 orang masing-masing dijatahi senilai Rp. 1,5 Miliar.

Sementara untuk 13 Anggota DPRD diluar Banggar, hanya mendapatkan Rp. 1 Miliar.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan maka Pokir DPRD untuk 25 Anggota DPRD, berjumlah senilai Rp. 31 Miliar.

"Untuk kegiatannya apa-apa saja, nanti ditanyakan ke bagian keuangan, soalnya data itu diinklut oleh masing-masing anggota, langsung ke Keuangan," ungkapnya.

Ketika ditanyakan mengenai jatah pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Baca juga: Hadiri Harlah BKMT Kota Tidore ke 43, Muhammad Sinen Sampaikan ini

Abdurahman mengatakan bahwa unsur pimpinan juga mendapatkan 1,5 Miliar, karena unsur pimpinan telah masuk dalam Anggota Banggar.

"Saya punya juga hanya 1,5 Miliar. Anggaran Pokir ini, jatahnya juga sama dengan tahun sebelumnya," bebernya.

Ia menjelaskan mekanisme pengusulan Pokir ini, disampaikan bersamaan saat pembahasan Musrembang.

Pokir ini bersumber dari kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

"Usulan Pokir ini disampaikan bersamaan dengan pelaksanaan Musrembang tingkat kecamatan sampai pada tingkat kota, karena musrembang itu merupakan embrio dari KUA-PPAS, selanjutnya tinggal dari pemerintah daerah yang mengakomodir," Jelasnya.

Pernyataan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan ini, kontras dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) KPK RI, Wilayah V, Dian Patria, terkait dengan pencegahan korupsi melalui konspirasi penyusunan APBD lewat Pokir.

Menurutnya, Pokir DPRD seharusnya dilakukan penyesuaian yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pokir juga harus dipandang dalam bentuk program, bukan dalam konteks rupiah.

Dimana Ketua DPRD dapat 1 Miliar, sementara anggotanya dapat 500 Juta. Sebab yang demikian, merupakan bentuk konspirasi dalam penyusunan APBD, yang bisa saja berpotensi Korupsi.

"Untuk Pokir ini sendiri tidak wajib dimasukan dalam penyusunan APBD kalau tidak selaras dengan hasil Musrembang dan RKPD, Olehnya itu, Pokir DPRD sudah harus disampaikan satu minggu sebelum pelaksaan Musrembang," tuturnya.(*)