Dikbud Morotai Tepis Isu Mutasi Kepsek dan Guru yang Kental Nuansa Politik

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Mutasi sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) dan Guru di Pulau Morotai, menjadi sebuah masalah.

Bagaimana tidak, mereka dimutasi kurang lebih sepekan jelang Pemilu pada 14 Februari 2024.

Alhasil, muncul spekuliasi yang mengatakan mutasi tersebut, kental akan nuansa Politik.

Menanggapi perihal tersebut, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, Ujang Bagindo angka bicara.

Baca juga: PNS Morotai Kembali Minta Kepastian TPP, Muhlis Baay: Menunggu Persetujuan Kemendagri

Dikatakan, mutasi jabatan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hal biasa.

Mutasi kali ini bertujuan untuk penyegaran, semisal mutasi jabatan Kepsek.

Yang mana Kepsek tersebut dianggap senior, sehingga diberikan jabatan sebagai pengawas guru.

"Jadi perlu saya tegaskan, mutasi ini tidak ada kaitannya dengan Pemilu, "tegasnya, Senin (19/2/2024).

Menurutnya, kalau mutasi dspekuliasi dengan yang namanya Pemilu dan sebagainya.

Maka sepanjang mutasi, akan dianggap sebagai bagian dari kebijakan politik.

Karena itu fungsi internal, sehingga pihaknya punya fungsi mengevaluasi seluruh kinerja kegiatan pendidikan.

"Artinya begini, ini kan asumsi, yang nama PNS harus netral, seperti permintan Pak Bupati."

"Kalau hal itu (mutasi,res) disandarkan dengan Pemilu, maka tidak tepat, "tepisnya.

"Jadi tidak boleh kita kaitkan semua hal dengan Politik, lagian mutasinya masih dalam lingkup dunui pendidikan."

"Mutasi adalah penyegaran, ada posisi kosong, kita tutupi, mutasi dilakukan setiap saat, "sambungnya.

Baca juga: Update, Pemkab Morotai Kembali Perpanjang Jadwal Lelang Jabatan Dua OPD Gegara Belum Penuhi Kuota

Bahkan, ditegaskannya, sejauh ini, pihaknya belum menerima keluhan terkait mutasi.

"Jadi tidak benar, kalau mereka bilang dimutasi gegara Politik."

"Mutasi tidak ada sangkut pautnya dengan Politik, mutasi adalah pembinaan, "tandasnya. (*)