Jalani Evaluasi Triwulan III, Periode Kedua, Pj Bupati Morotai Maluku Utara Diapresiasi Kemendagri

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Pj Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Muhammad Umar Ali jalani evaluasi kinerja triwulan ketiga masa jabatan kedua, sejak pelantikan 27 Mei 2022 lalu.

Evaluasi itu dinilai langsung Tim Evaluator Itjen Kemendagri, bertempat di Inspektorat Jenderal Kemendagri di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Setidaknya, ada 106 indikator kinerja yang dinilai, baik dari sisi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta 10 indikator prioritas lainnya.

Itu disampaikan langsung oleh Kabag Humas Pemkab Pulau Morotai, Ailan Gorahe, pada Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Jelang Ramadhan 2024, TPID Pemkab Morotai Bahas Ketersediaan Bahan Pokok

Dikatakan, dalam penilaian itu, Pj Bupati Pulau Morotai memaparkan 10 indikator prioritas, yang mana telah mendapat masukan dan apresiasi, dari Tim evaluator ditujukan pada indikator penanganan inflasi dan program-progam unggulan, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Misalnya terkait pengendalian inflasi, terus lagi, Indeks perkembangan harga (IPH), sebagai proxi inflasi di Morotai.

Dalam tiga bulan terakhir, Pemkab Pulau Morotai mampu menjaga IPH di level 0,1 persen. Hingga minggu keempat bulan Februari, tercatat stabil di angka -0,6 persen.

"Terkait keberhasilan menjaga inflasi, Morotai mendapat insentif fiskal kinerja tahun berjalan pada 2023 sebesar Rp 11,8 Milyar,"katanya.

"Tim evaluator juga mengapresiasi TPID yang konsisten melaporkan situasi pasar, terkait ketersediaan dan kebutuhan pasokan bahan pokok, serta langkah-langkah intervensi yang sudah dilakukan oleh Pemda,"sambung Ailan.

Baca juga: PDI- Perjuangan Berpotensi Jadi Pimpinan DPRD Morotai Maluku Utara, Menyusul PKS dan PSI

Ailan mengaku, dalam kesempatan evaluasi, Pj. Bupati Morotai juga menyampaikan komitmen untuk terus menjaga stabilitas pemerintahan, keberlanjutan pembangunan.

Dan menjaga mandat kebijakan yang selaras dengan visi misi Pemerintahan secara berjenjang, serta tugas-tugas kedaerahan yang memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor.

"Seperti yang belau (Pj Bupati) sampaikan bahwa Pj Bupati siap menjalankan mandat kebijakan (sebagaimana kebijakan mandatori) yang selaras dengan visi misi Pemerintahan secara berjenjang, serta tugas-tugas kedaerahan yang memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor, "tutup Ailan. (*)