BPJS Kesehatan
Optimalkan Program JKN, Komisi I DRPD Halmahera Timur Sambangi Kantor BPJS Kesehatan Ternate
DPRD Halmahera Timur harap pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan bisa ditingkatkan demi jaminan kesehatan mutu tinggi
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Komisi I DPRD Halmahera Timur terus melakukan pembahasan pelayanan administrasi dan Kesehatan BPJS Kesehatan, beserta fasilitas kesehatan di Halmahera Timur dan Maluku Utara.
Dalam kunjungannya ke BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Ketua Komisi I DRPD Halmahera Timur, Hasanuddin Ladjim mengapresiasi upaya yang telah dilakukan BPJS Kesehatan, dalam memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Dirinya menyebut, sesuai dengan wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ternate yang juga meliputi Halmahera Timur telah menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, capaian tersebut didapat berkat kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Baca juga: BPJS Keliling Hadirkan Layanan JKN dì Kantor Kejaksaan Negeri Ternate
"Dengan tercapainya status UHC di Halmahera Timur, kita dapat memastikan bahwa masyarakat di jaminan kesehatan untuk masyarkat di Halmahera Timur terjamin."
"Namun masih banyak hal yang harus dikembangakan dan diperbaiki, agar masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang merata."
"Hal tersebut sejalan dengan tugas kami selaku Komisi I DPRD Halmahera Timur yang mengurus terkait bidang kesehatan, "ucap Hasanuddin pada Rabu (6/3/2024).
Hasanuddin mengatakan bahwa, saat ini masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
Serta BPJS Kesehatan agar dapat dengan nyata memberikan pelayanan kesehatan yang merata.
Berdasarkan laporan yang ia terima dari masyarakat, masih banyak masyarakat Halmahera Timur yang mengalami kendala terkait dengan pelayanan kesehatan, akibat kondisi geografis yang membatasi pergerakan masyarakat terutama di daerah pedalaman.
"Salah satu yang menjadi pembahasan di pertemuan kali ini yakni terkait dengan keterbatasan pergerakan masyarakat di daerah."
"Walau di Halmahera Timur sudah terdapat fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan RSUD Maba."
"Namun masih banyak pasien yang harus dirujuk keluar Halmahera Timur, untuk mendapatkan perawatan khusus."
"Biasanya pasien dirujuk ke Halmahera Barat, Tidore atau ke Ternate bahkan juga ada dirujuk keluar Maluku Utara, "ujar Hasanuddin.
Dia menambahkan bahwa pasien yang dirujuk ini biasanya diakomodir oleh ambulans yang biayanya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Namun terkadang terdapat peserta yang tidak dapat menggunakan pelayanan ambulans tersebut karena keterbatasan jumlah dan personil.
"Karena keterbatasan ambulans, perjalanan pasien jadi sangat terbatas."
"Hal tersebut menyebabkan banyak pasien yang pada akhirnya melakukan perjalanan menuju rumah sakit rujukan dengan kendaraan pribadi."
"Yang menjadi masalah, apabila terdapat pasien yang harus di rujuk ke Tidore atau Ternate."
"Karena pasien harus menggunakan kapal atau speedboat, yang biayanya tidak ditanggung BPJS Kesehatan, "ungkap Hasanuddin.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta O. Rondonuwu menjelaskan bahwa kendala yang saat ini terjadi di masyaralat sudah menjadi pembahasan.
Dia mengatakan keterbatasan ambulan baik darat dan air tersebut masih menjadi permasalahan terutama di beberapa daerah kepulauan di Indonesia termasuk Maluku Utara.
"Temuan ini juga sudah kami koordinasikan ke tingkat pusat, selain itu kami juga mengajukan penggunaan transportasi umum."
"Dalam hal ini transportasi kapal berupa speedboat sebagai alternatif ambulans air, apabila terdapat pasien rujukan yang membutuhkan transportasi kapal, "ucap Meryta.
Meryta mengungkapkan bahwa, pengajuan penggunaan transportasi umum berupa kapal speedboat tersebut sudah diterima dan disetujui oleh manajemen pusat.
Namun saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penyusunan petunjuk teknis.
"Saat ini kita tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis, terkait dengan pengimplementasian ketentuan tersebut."
"Tahap pertama akan diimplementasikan di Kota Tidore Kepulauan, dan apabila tahap pertama tersebut dapat berjalan dengan baik."
Baca juga: Gandeng OPD Terkait, BPJS Kesehatan Siap Maksimalkan Pelayanan Saat Libur Lebaran 2024 di Ternate
"Maka ketentuan tersebut dapat di adopsi oleh kota dan kabupaten lainnya di Maluku Utara."
"Kami harapkan ketentuan tersebut dapat berjalan dengan baik, dan diimplementasikan ke seluruh daerah di Maluku Utara."
"Serta manfaatnya dapat dirasakan dengan segera oleh peserta BPJS Kesehatan, "tutup Meryta. (*)
Capaian Nyata BPJS Kesehatan, Bukti Pemerataan Layanan JKN Hingga ke Pedalaman |
![]() |
---|
Soal 7,3 Juta Peserta PBI Dinonaktifkan, Begini Tanggapan BPJS Kesehatan |
![]() |
---|
Warga Malut Diminta Tak Khawatir Pelayanan BPJS Kesehatan, David Bangun: Cover Semua Penyakit Medis |
![]() |
---|
Maluku Utara Masuk UHC Prioritas, Ini Harapan Sherly Laos |
![]() |
---|
Audiensi dan Forum Kemitraan Bersama Pemprov Malut : Menuju UHC Maluku Utara |
![]() |
---|