Ancaman Camat Loloda Evaluasi Kades Jika Tak Ikut Deklarasi JUJUR Jilid II Ditanggapi Bawaslu

TRIBUNTERNATE.COM, JAILOLO - ASN, TNI/Polri, Camat hingga Kepala Desa diminta untuk tidak terlibat politik praktis.

Ketegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Halmahera Barat, Nimbrot Lasa, pada Sabtu (13/4/2024).

Sebagai merespon beredarnya percakapan Camat Loloda yang meminta Kepala Desa hadir dalam deklarasi JUJUR Jilid II Minggu (14/4) besok.

"Bapak Bupati dan Wakil bupati, agar tidak mengikutsertakan ASN, Camat dan kades-kades dalam deklarasi tersebut, tegasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Camat Loloda Norlis Souw Ancam Evaluasi Kades Jika Absen Deklarasi JUJUR Jilid II

Lebih lanjut Nimbrot mengatakan, bahwa Bawaslu bakal tindak oknum ASN yang terlibat politik.

"Kita Bawaslu akan menindak jika ada ASN yang ikut serta dalam aktifitas Partai Politik atau melibatkan diri dalam kepentingan politik praktis untuk memenangkan salah satu kandidat calon kepala daerah.

Kita tegakkan aturan, ASN harus taat terhadap UU ASN, di atur juga pada PP 42 / 2004 dan PP 94 tahun 2021. Begitu juga kades-kades dan BPD harus taat terhadap UU Desa.

Tentu ada larangan-larang bagi ASN dan Kades atau pemerintah desa agar tidak terlibat dalam politik praktis," jelas Nimbrot.

Baca juga: BREAKING NEWS: Polisi Benarkan Ada Duel Ala MMA di Pasar Tradisional Bastiong Ternate Maluku Utara

Nimbrot juga memperingatkan Bupati dan wakil agar dalam aktifitas partai, apapun bentuknya, tidak boleh memggunakan fasilitas negara.

Dan lagi Pemerintah daerah harus taat dan turuti perintah UU No 10 tahun 2016, pasal 71 ayat 2 dan 3.

"Kepada seluruh masyarakat halmahera barat, mari kita sama-sama jaga dan kawal Pemilihan kepala daerah ini agar pemilihan ini berjalan dengan jujur dan adil, "ajak Nimbrot. (*)