Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pulau Morotai

Puluhan Paket Proyek di Morotai Selesai Dilelang, Dinas Pendidikan Belum Upload Satupun

Rusdi, mengatakan masih banyak OPD sebagai pengelola DAK belum mengajukan lelang tender ke ULP.

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com
Kepala Bagian ULPBJ Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Rusdi, saat memberikan keterangannya di sela-sela Jam kerja, Senin (22/4/2024) 

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Pemkab Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Rusdi, mengatakan masih banyak OPD sebagai pengelola DAK belum mengajukan lelang tender ke ULP.

Sebab, sejauh  ini, kata dia, OPD yang sudah mengajukan dokumen lelang tender, baru Dinas PUPR Morotai, Dinas Perhubungan Morotai, dan Dinas Sosial Morotai.

"Lelang per tanggal 22 April itu baru ada beberapa dinas yaitu Dinas PUPR yang paling banyak, itu jumlah paket yang sudah dilelang sekitar 20 paket lebih. Bersamaan dengan paket DAK jalan dan DAU,"

"Dinas Perhubungan itu ada 1 yaitu kegiatan DAK fisik terkait dengan pembangunan pelabuhan pengumpul lokal di Desa Posi-Posi Rao, dengan nilai pagu Rp 30 miliar lebih,"

"Sedangkan Dinas Sosial itu terkait dengan belanja bahan sembako untuk idul fitri Rp 900 juta lebih, itu sudah selesai,"katanya saat diwawancarai di kantornya, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Samsul Bahri, Top Skor Liga 3 Maluku Utara, Perkuat Lagi Morotai United ke Nasional, Ini Profilnya

Sementara itu, diakuinya, untuk OPD lainnya belum satupun yang mengajukan dokumen lelang ke ULP.

"OPD lain sampai sekarang belum, kami masih menunggu Dinas Pendidikan, Pariwisata, Perindagkop, dan lainnya. Paling banyak itu Dinas Pendidikan yang kita tunggu sekarang untuk siap lelang DAK-nya,"akuinya.

Dikatakannya, OPD pengelola DAK paling besar selain Dinas PUPR ialah, Dinas Pendidikan.

Hanya saja, sampai dengan saat ini belum satupun dokumen lelang yang diajukan Dinas Pendidikan.

"Dinas Pendidikan sampai sekarang belum masuk, data mereka semuanya belum masuk, bahkan sebagian besar belum di upload ke rencana umum pengadaan (RUP). Rata-rata dinas yang punya DAK itu sudah masukan data ke RUP, hanya Dinas Pendidikan saja yang belum. Kita kurang tahu kendala mereka apa. Yang jelas kami sudah minta baik secara lisan maupun menyurat ke mereka (Dinas Pendidikan),"pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved