Pemkot Tidore Maluku Utara Ikut Rakorda Pencegahan Korupsi

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE - Pemkot Tidore Kepulauan, Maluku Utara ikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Wilayah V Tahun 2024.

Rakorda tersebut diikuti oleh Sekda Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo secara virtual.

Agenda ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.

Bekerja sama dengan Pemprov Bali, dilangsungkan di Aula Gedung Wiswa Sabha, Kantor Pemprov Bali, Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Berikut Target Pemkot Tidore Maluku Utara di Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024

Dalam Rakorda, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko menyampaikan.

Melalui Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di nilai 34 di tahun 2022-2023.

Angka ini turun dari sebelumnya yakni 37-38, angka ini masih jauh, di mana Indonesia saat ini berada di rangking ke 115 dari 195 negara.

"Untuk menilai ini, penilainya dari transparan internasional, dengan narasumbernya pebisnis-pebisnis ulung nan hebat, mereka menilai dengan berbagai indikator."

"Ada 8 indikator penilaian, beberapa diantaranya yaitu suap ekspor-impor, praktek suap dalam politik."

"Resiko terlibat suap, hukuman terhadap pejabat publik dan akuntabilitas penggunaan dana publik, "jelasnya.

Salah satu aksi capaian pemberantasan Korupsi, KPK meluncurkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024.

Untuk mendorong percepatan pencegahan Korupsi, di Pemerintah Daerah.

Di mana capaian MCP untuk tingkat Provinsi se Indonesia, Pemprov Bali memperoleh skor tertinggi.

Yakni sebanyak 4 kali atau 4 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2020-2023.

"Pemprov Bali juga memperoleh skor tertinggi terbaik, tingkat Provinsi se Indonesia."