20 Calon Kepala Daerah di Maluku Utara yang Akan dan Sudah Kantongi Surat Tugas DPP Demokrat

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - 20 Calon Kepala Daerah di Maluku Utara, yang akan dan sudah kantongi Surat Tugas DPP Demokrat.

Informasi yang dihimpun TribunTernate.com, DPP Demokrat sudah terbitkan Surat Tugas tersebut pada Rabu, 8 Mei 2024.

Surat Tugas tersebut menugaskan kepada Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Untuk membangun komunikasi Politik dengan Partai Politik lainnya, demi memenuhi persyaratan minimal 20 persen.

Baca juga: Program TMMD ke 120, Bupati Halmahera Utara: Kerja Nyata TNI Bersama Masyarakat

Selain itu juga, bakal calon harus melaporkan hasil survei terkini dan koalisi Partai lainnya.

Kepada DPP Demokrat sesuai batas waktu yang telah ditentukan, yakni 7 Juni 2024.

Berikut bakal calon kepala daerah yang telah diberikan Surat Tugas DPP Demokrat:

Halmahera Selatan: Bahrain Kasuba dan Agusti Talib

Halmahera Timur: Ubaid Yakub dan M Farrel Aditama

Kepulauan Sula: Makmurdin Mus

Kota Ternate: M Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar (calon wakil wali kota)

Pulau Taliabu: Sashabila Widya L Mus

Pengajuan penerbitan Surat Tugas yang masih dalam proses penerbitan:

Kepulauan Sula: Hendrata Thes dan Fifian Adeningsi Mus

Pulau Morotai: Zainal Karim dan Rusli Sibua

Kota Tidore Kepulauan: Abdurahman Dano Soleman

Halmahera Utara: Janlis G Kitong, dr. Herianto Tantry, Matheus Stefi Pasimanjeku dan Piet Hein Babua.

Bakal calon Gubernur Maluku Utara yang masih proses pengajuan Surat Tugas untuk penerbitan:

Sultan Tidore, Husain Alting Sjah

Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus

Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus

Kepada TribunTernate.com, DPC Demokrat Kota Ternate, Heny Sutan Muda mengaku.

Sejumlah figur sudah mendapat Surat Tugas, namun ada belum mengambil karena berhalangan.

"Figur itu Syahril Abd Radjak, yang maju ke Pilkada Kota Ternate 2024 sebagai Calon Wali Kota, "katanya, Selasa (14/5/2024).

"Saya juga sama, belum ambil surat, karena sedang lakukan komunikasi Politi, "sambungnya.

Menurutnya, tujuan diberikannya Surat Tugas adalah, memberikan kesempatan melakukakan komunikasi atau lobi-lobi.

Untuk mendaptkan dukungan koalisi mengusung di Pilkada 2024, sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

Akan tetapi DPP mengharuskan sebelum mengambil rekomendasi, terlebih dulu mengambil Surat Tugas.

"Tentunya saya dan pasangan Wali Kota (Syahril) siap ambil surat itu di DPP."

Baca juga: Pemkab Morotai Maluku Utara Cairkan Anggaran Pilkada Tahap II ke KPU

"Lagian sampai saat ini, DPP belum mengunci pengambilan Surat Tugas itu."

"Karena mengingat pendaftaran bakal Calon Wali Kota juga cukup banyak."

"Jadi selain nama M Tauhid Soleman, yang lain juga masih berkesempatan ambil Surat Tugas, "pungkasnya. (*)