Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Tengah

APBD 2023, Realisasi Belanja Daerah Halmahera Tengah Maluku Utara Rp 1 Triliun Lebih

Pemkab Halmahera Tengah, Maluku Utara mengkliam bahawa pelaksanaan APBD yang digunakan selalu berkaitan dengan perkembangan sosial masyarakat

|
Penulis: Faisal Didi | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Faisal Didi
ANGGARAN: Suasana Rapat Paripuran DPRD Halmahera Tengah, Maluku Utara, Sabtu (6/7) pekan kemarin 

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Belanja Daerah Pemkab Halmahera Tengah, Maluku Utara di APBD 2023 sebesar 79,72 persen.

Hal itu disampaikan Sekwan DPRD Halmahera Tengah, Ridwan A Baselem pada Rapat Paripurna DPRD, Sabtu (6/7) akhir pekan kemarin.

Dikatakan, Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp 1.781.987.000.000.

Namun hingga akhir atau masuk rancangan APBD Induk 2024, realisasinya baru diangka 79,72 persen.

Baca juga: Youth Carnival Pemuda Desa Lelilef Sawai Halmahera Tengah Maluku Utara Dihelat 15 Juli 2024

Dianggarkan Rp 1.781.987.000.000, tapi yang terpakai sebesar Rp 1.420.543.000.000.

Sedangkan realisasi APBD 2023 sebesar Rp 1.595.125.000.000 atau 86,90 persen dari dianggarkan sebesar Rp 1.834.400.000.000.

"Pelaksanaan APBD yang digunakan selalu berkaitan dengan perkembangan sosial masyarakat, "katanya.

Dilain sisi, pada Rapat Paripurna tersebut, Fraksi PDIP meminta Pemkab Halmahera Tengah evaluasi pelaksanaan Dana BOS di masing-masing sekolah, dan pemeriksaan internal penggunaan anggaran tersebut.

"Saya sampaikan ya Pak Bupati, Pemkab Halmahera Tengah harus evaluasi pengelola dan penggunaan dana BOS, "ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Halmahera Tengah, Asrul Alting.

Fraksi PDIP justru memberikan apresiasi atas raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ke 6.

"Kami harap bukan sekedar penghargaan atas kewajaran hasil pemeriksaan, tetapi harus disertai dengan pengelolaan keuangan daerah yang optimal, "pintanya.

Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Halmahera Tengah, Hairudin Amir menambahkan.

Pemkab Halmahera Tengah diminta evaluasi kinerja serta laporan keuangan Perusda Fafogoru Maju Bersama.

Baca juga: Pemkab Halmahera Tengah Maluku Utara Diminta Evaluasi Keuangan Perusda dan Pengelolaan Dana BOS

"Pengelolaan keuangan Perusda Fafogoru Maju Bersama harus dievaluasi, sehingga tidak terjadi permasalahan seperti status BUMD PT Halyora Faisayang, "tegasnya.

Namun berbeda dengan pandangan Ketua Fraksi Hanura DPRD Halmahera Tengah, Zulkifli Alting yang hanya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah.

"Kami Fraksi Hanura memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Halmahera Tengah, Ikram M Sangadji, "tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved