Buka Rakor PBI-JK dan Aplikasi SIKS-NG Provinsi Malut: Plh Sekprov Ajak Kolaborasi Semua Pihak

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Plh Sekprov Maluku Utara, Kadri Laetje, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan Aplikasi SIKS-NG se-Provinsi Maluku Utara di Hotel Safirna pada Rabu (10/7/2024).

Dalam sambutannya, Kadri menekankan pentingnya peran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan untuk memastikan seluruh warga negara, khususnya mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

“Tantangan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat tidaklah sedikit. Dari keterbatasan sumber daya hingga akses terhadap layanan kesehatan yang merata, semua ini memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan,” ujar Kadri.

Kadri juga menyoroti pentingnya implementasi Aplikasi SIKS-NG sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan pengelolaan data kesejahteraan sosial.

Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, bantuan dan pelayanan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

"Integrasi data yang baik akan memudahkan kita dalam memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan program-program sosial yang ada," tambahnya.

Baca juga: Popda Malut 2024: Ratusan Atlet dari Halmahera Selatan Berangkat ke Sofifi Tanggal 19 Juli

Ia berharap melalui rapat koordinasi ini, semua pihak dapat berdiskusi dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

"Pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya. Hanya dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai tujuan dari program PBI-JK dan aplikasi SIKS-NG ini," ujar Kadri.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, Meryta Rondonuwu, menyampaikan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, 8 telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC) dengan 98 persen penduduk memiliki kartu JKN.

Namun, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halmahera Selatan belum mencapai progres yang sama.

"Mudah-mudahan tahun ini Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halsel juga bisa mencapai UHC," harap Meryta.

Analis data Kedeputian Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan, Lutfi Dwi Surtanto, mengungkapkan bahwa Provinsi Maluku Utara telah mencapai 1,3 juta jiwa atau sebesar 98,54?ri jumlah penduduk yang terdaftar dalam program JKN.

Hal ini berkat dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

"Dari segi segmentasi peserta, jumlah terbanyak ada pada segmen PBI-JK dengan persentase sebesar 35,5?ri total peserta terdaftar, dengan tingkat keaktifan sebesar 76,79 % .

Angka ini masih perlu ditingkatkan melalui dukungan berbagai pihak agar masyarakat di Maluku Utara dapat tercover jaminan kesehatannya," ujar Lutfi.

Rakor yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Provinsi Malut ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Malut, Zen Kasim, peserta dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dan narasumber dari Pusdatin Kantor Pusat.(*)