Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Halmahera Selatan

Ketua KPU Halmahera Selatan Malut Beberkan Alasan Terlambat Bayar Honor 747 Anggota PPS

Tabrid S. Thalib, buka suara soal honor 747 anggota PPS yang diduga ditahan Sekretaris dan Bendaha KPU selama dua bulan.

Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Mufrid Tawary
Tribunternate.com/ Nurhidayat Hi Gani
Ketua KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, Tabrid S. Thalib (tengah) ketika menjelaskan pembayaran honor 747 anggota PPS Pilkada 2024, Senin (22/7/2024). 

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua KPU Halmahera Selatan, Maluku Utara, Tabrid S. Thalib, buka suara soal honor 747 anggota PPS yang diduga ditahan Sekretaris dan Bendaha KPU selama dua bulan.

Tabrid menyebut honor badan adhoc Pilkada 2024 telah dibayar satu bulan sehingga tidak benar jika ada upaya penahanan.

"Total anggota PPS itu 747 orang, kita sudah bayar satu bulan untuk 666 orang. Sisanya 81 orang dalam waktu dekat akan kita bayarkan," ujarnya, Senin (22/7/2024).

Adapun honor badan adhoc Pilkada 2024, perbulan di atas Rp 1 juta. Untuk Ketua PPS Rp 1,5 juta, dan anggota Rp 1,3 juta.

Tabrid mengaku ada kendala yang dialami KPU saat memproses pencairan honor para anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS.

Di mana saat pembukaan rekening, banyak data yang dimasukkan masing-masing anggota PPS bermaslah.

"Kendalanya di administrasi itu yang buat keterlambatan. Tapi semua adminstrasinya sudah masuk ke bank, maka dalam waktu dekat akan diselesaikan," paparnya.

Pria yang akrab disapa Alidu ini juga memastikan KPU Halmahera Selatan bakal menyelesaikan semua honor dan opresional anggota PPS yang tersebar di 249 desa.

Baca juga: Satu Anggota PPK Gane Timur Jadi Pj Kades, KPU Halmahera Selatan Lantik Penggantinya

Karena bagaimanapun, kerja-kerja penyelenggara tingkat desa bagian dari rngkaian suksesnya pegelaran Pilkada 2024.

"Untuk honor PPS bulan kedua, saat ini sudah diproses di bank. Sehingga kami pastikan dalam waktu dekat sudah masuk ke rekening mereka," tukasnya.

Deberitakan sebelumnya, Sekretaris serta Bendahara KPU Halmahera Selatan, yakni Risawinarti Halil dan Andi Musdalifa, diduga menahan honor 747 anggota PPS Pikada 2024 selama dua bulan.

Imbas dari hal ini, para anggota PPS mulai mengeluh terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 di tingkat desa.

Menurut sejumlah anggota PPS, honor mereka harusnya dibayar pasca pelantikan pada 25 Mei 2024 lalu.

Sebab, kerja-kerja PPS terhitung sejak proses pelantikan selesai.

"Tapi sampai sekarang ini kami belum terima honor. Itu Juni dan Juli," kata sejumlah anggota PPS yang meminta nama mereka tidak diberitakan, Minggu (21/7/2024). (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved