Bawaslu Maluku Utara Luncurkan Indeks Kerawanan Pilkada 2024

Integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.

"Potensi ini masih tetap ada, karena masih banyak, dan kita tidak komitmen dalam mencegah integritas, kita cenderung main-main."

"Sehingga ini penting untuk diseriusi, mulai dari penyelenggara tingkat bawah."

"Pentingnya komitmen dalam menjaga integritas pemilu, mengingat masih adanya potensi pelanggaran yang signifikan, "jelasnya.

Berdasarkan hasil kajian 3 dimensi dan 7 sub dimensi, ada 3 tingkat kerawanan yakni kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

Kordiv Pencegahan Partisipasi dan Humas Bawaslu Maluku Utara, Rusly Saraha dalam pemaparannya menyampaikan bahwa.

Dalam peluncuran ini, ada sejumlah daerah yang memiliki kerawanan cukup serius dalam Pilkada. 

"Dari berbagai unsur kerawanan yang ada, kami kemudian menetapkan peta kerawanan Pilkada 2024 dalam tiga ketegori, yakni kerawanan tinggi, sedang dan rendah, "ujarnya.

Dari pemetaan berdasarkan tiga isu besar itu  masing-masing berhubungan dengan netralitas  ASN dan pemerintah Desa.

Isu penyalahgunaan wewenang, isu politik uang, isu pelanggaran administrasi dan prosedur, politisasi SARA,  dan isu integritas serta profesionalitas penyelenggara.

Dari berbagai isu tersebut sebaran kerawanan di kabupaten/kota se Maluku Utara  hampir semua ada. 

Dari 6 isu kerawanan, Kota Ternate paling rawan dalam isu politisasi SARA.

Bawaslu Maluku Utara menetapkan Politisasi SARA, masuk memiliki kerawanan paling tinggi.

Baca juga: Bangun 37 Jembatan dalam 2 Tahun, Begini Penjelasan Halmahera Timur Maluku Utara Ubaid Yakub

Selain itu, Kota Ternate juga masuk kerawanan Pilkada untuk politik uang.

Namun untuk kerawanan politik uang, masih masuk dalam kategori sedang. 

Sementara isu penyalahgunaan wewenang, Kota Ternate masuk dalam kerawanan Pilkada dalam kategori rendah. (*)