Akademisi Bumi Hijrah Tidore Harap Pjs Lima Daerah di Maluku Utara Miliki Netralitas Tinggi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Akademisi dan pengajar Universitas Bumi Hijrah Tidore, Maluku Utara, Isra Muksin menyorot penentuan Pejabat Sementara (Pjs) lima daerah.

Ia menjelaskan, pengusulan Pjs oleh Pj Gubernur Maluku Utara akan mencakup tiga nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat.

Ia menekankan bahwa, langkah ini sangat mendesak, mengingat sejumlah daerah sedang dalam tahap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan KUA-PPAS untuk APBD 2025.

Baca juga: Rismanto Tari Paparkan Potensi Kemenangan Citra - Utu di Pilkada Taliabu Maluku Utara 2024

Lanjutnya, penunjukan Pjs ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan lancar selama masa kampanye, sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pengusulan Pjs Bupati/Walikota sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah selama masa kampanye," jelasnya, Selasa (3/9/2024).

"Serta memastikan bahwa pembahasan anggaran dan kebijakan strategis lainnya tidak terganggu," tambahnya.

Ia juga menekankan, salah satu tugas utama Pjs adalah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan dengan lancar.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Siap Bersinergi dengan Pemkab Halmahera Tengah Maluku Utara

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Gubernur mengusulkan pejabat yang memiliki netralitas tinggi.

Menurut dia, netralitas dan ketaatan pada program yang telah direncanakan merupakan kunci keberhasilan seorang Pjs dalam menjalankan tugasnya hingga kepala daerah terpilih dilantik.

"Netralitas Pjs sangat penting untuk menjaga integritas proses Pilkada," tegasnya.

"Selain itu, saya sarankan agar pejabat yang ditunjuk tidak membawa program baru, mengingat seluruh program sudah direncanakan dengan baik sesuai dengan RPJMD masing-masing daerah," tandasnya.(*)