KPK Soroti Tindak Lanjut Temuan BPK di Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - KPK memberikan perhatian serius terhadap tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait belanja pemerintah provinsi Maluku Utara pada tahun sebelumnya.

Perhatian KPK ini telah memberikan dampak positif, terbukti dengan pencapaian tindak lanjut temuan pada 2023 sudah mencapai 90 persen dari total temuan.

"Setoran temuan BPK saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen, dengan sisa 10 persen yang masih harus ditindaklanjuti senilai sekitar Rp1 miliar," ujar Kepala Inspektur Maluku Utara, Nirwan M T Ali, saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Sisa temuan yang masih dalam proses penagihan oleh Inspektorat ini melibatkan beberapa OPD, serta pihak ketiga atau kontraktor.

Baca juga: Ternate Maluku Utara Jadi Tuan Rumah KSM dan MYRES Tingkat Nasional 2024

Meski demikian, Nirwan tidak merinci data terkait rekanan maupun OPD yang terlibat.

Untuk mempercepat penyelesaian, Inspektorat telah mengundang para kontraktor untuk menghadiri rapat penyelesaian temuan yang akan digelar pada 3 September 2024 di Sofifi.

"Mereka siap menindaklanjuti temuan tersebut, dan besok kita undang ke Inspektorat," tambah Nirwan.

Nirwan mengakui bahwa dengan adanya perhatian dari KPK, beban Inspektorat menjadi lebih ringan.

Kepala OPD dan jajarannya kini lebih responsif dalam menyelesaikan temuan BPK.

"Alhamdulillah, kali ini tindak lanjut temuan BPK tidak seberat sebelumnya. Beban kami menjadi lebih ringan."

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPD Halmahera Selatan 2025

"Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala OPD yang telah bekerja sama, "ujar Nirwan.

Langkah cepat dalam menindaklanjuti temuan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Maluku Utara, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. (*)