Akademisi Unkhair Ternate Minta Pj Gubernur Maluku Utara Fokus Benahi Birokrasi dan Utang

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Setelah Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, berbagai tanggapan muncul, salah satunya dari akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muammil Sunan.

Ia menyoroti pentingnya langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh Samsuddin A Kadir untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.

Menurut Muammil, prioritas utama yang harus dilakukan Samsuddin A Kadir adalah menyelesaikan permasalahan internal di Pemerintah Provinsi (Pemprov), terutama terkait utang yang membebani keuangan daerah.

"Langkah awal yang harus dilakukan oleh Pj Gubernur adalah menyelesaikan masalah utang dan menata birokrasi, agar pelayanan publik bisa lebih optimal," ujarnya, Rabu (18/9/2024).

Baca juga: Masih Rusak, Pengadaan Server Baru Dukcapil Halmahera Tengah Malut Setelah APBD-P 2024 Cair

"Pemerintahan berikutnya tidak boleh dibebani oleh masalah yang sama," sambungnya.

Selain permasalahan utang, Muammil menekankan perlunya penataan kelembagaan birokrasi di Pemprov Malut. Ia menyebut, birokrasi yang efektif sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

“Tata kelola birokrasi harus dibenahi agar fungsi pemerintahan sebagai pelaksana pembangunan bisa berjalan dengan lebih efektif,” tambahnya.

Muammil juga menyarankan agar Samsuddin A Kadir berkoordinasi secara intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pj Gubernur perlu mengevaluasi kinerja semua OPD, terutama terkait dengan pelaksanaan program di tiap wilayah,” ujarnya.

Dalam konteks evaluasi kinerja Pemprov, Muammil menegaskan peran Bappeda sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan, maka harus proaktif dalam memberikan informasi terkait capaian program kerja kepada Pj Gubernur.

Baca juga: Konsolidasi Pilkada Halmahera Selatan Malut 2024, Bahrain - Umar Sisir Wilayah Gane Selama Tiga Hari

"Bappeda harus memantau kinerja tiap OPD dan melaporkannya ke Pj Gubernur. Program kerja adalah tanggung jawab tiap OPD, namun Bappeda berperan sebagai pengendali utama dalam pembangunan daerah," jelasnya.

Muammil juga mengungkapkan belakangan ini, Bappeda menjadi salah satu unit yang bekerja keras dalam evaluasi Pemprov oleh Kemendagri.

"Bappeda seharusnya tidak bekerja sendiri. Semua pimpinan OPD harus bekerja sama dalam menyusun laporan evaluasi daerah," tutupnya.(*)