Polda Maluku Utara Akan Nonaktifkan Personel yang Ketahuan Tak Netral di Pilkada 2024

TRIBUNTERNATE.COM, SULA - Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Midi Siswoko, terus menekankan netralitas Polri, khususnya di Maluku Utara menjelang Pilkada 2024.

Penekanan itu disampaikan langsung oleh Wakapolda Malut, Brigjen Pol Stephen M Napiun, kepada jajaran Polres Kepulauan Sula pada Rabu (18/9/2024).

Dalam kunjungan ke Polres Sula, Brigjen Pol Stephen memberikan pengarahan pentingnya anggota Polri netral di Pilkada 2024.

“Jadi substansinya tadi saya sudah tekankan kepada personel Polres Sula mulai dari etika anggota, bisa optimalkan kinerja di lapangan,” kata Stephen.

Jenderal bintang satu ini juga menegaskan jika ada anggota yang melanggar maka pihaknya akan mengambil dua tindakan.

Baca juga: Arsenal Dirujak Fans Man City gegara Foto Tim Kai Havertz dkk, Benda Dekat Arteta Bikin Salfok

Baca juga: Pemkab Halmahera Tengah Maluku Utara Dorong Dusun Lukolamo Jadi Desa Definitif

Tindakan pertama adalah persuasif, yaitu jika anggota tersebut tidak bisa mengawasi tekanan termasuk dari keluarga maka diminta lapor ke kapolres.

Dari situ kapolres akan menonaktifkan sementara anggota tersebut.

Jabatan akan dikembalikan usai Pilkada 2024.

Kedua, tindakan represif yaitu jika ada anggota yang kedapatan tidak netral maka jelas yang bersangkutan akan diamankan ke Polda malut.

“Dari situ kita akan lakukan pendalaman. Jika terbukti maka ada sanksi berat untuk kita berikan karena upaya ini kita juga sudah terus tekankan untuk anggota Polri harus netral di Pilkada 2024,” tegasnya.(*)