Sarmin Adam Menguat jadi Pjs Bupati Halmahera Selatan, DPRD Harap Jaga Integritas Pilkada 2024

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Sarmin Adam, disebut menguat jadi penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

Sarmin menggantikan Bassam Kasuba yang cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Adapun cuti ini terhitung sejak dimulainya tahapan kampanye, yaitu pada 25 September hingga 23 November 2024.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tribunternate.com, Sarmin Adam merupakan satu-satunya pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang diusul sebagai Pjs Bupati Halmahera Selatan.

Baca juga: Sebut Pembangunan Halmahera Selatan Harus Merata, Bahrain Kasuba: Saya Akan Hapus Kesenjangan Sosial

Sarmin akan dilantik pekan depan oleh Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, jika usulan telah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain Sarmin, ada nama Asisten I Gubernur Maluku Utara, Kadri La Etje yang masuk pertimbangan Kemendagri untuk ditetapkan sebagai Pjs Bupati Halmahera Selatan.

Menanggapi informasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Fraksi Golkar, Sagaf Hi. Taha menyampaikan selamat kepada Sarmin Adam.

Dia berharap, Sarmin turut menjaga proses Pilkada Halmahera Selatan secara damai, demokratis dan berintegritas.

"Kami tentu menyampaikan selamat kepada Bapak Sarmin sebagai Pjs Bupati. Kami juga berharap agar Pjs Bupati menjaga Pilkada yang damai, demokratis dan berintegritas," katanya, Minggu (22/9/2024).

Meski hanya kurang lebih dua bulan menjadi Pjs Bupati Halmahera Selatan, Sagaf menyebut DPRD sangat menaru harapan besar agar Sarmin mengelola APBD perubahan lebih baik dan akuntable.

Baca juga: KPU Tetapkan DPT Halmahera Selatan Maluku Utara 180 Ribu Lebih, Tabrid: Ada Tambahan 10 TPS Khusus

Menurut politikus Partai Golkar itu, Sarmin harus fokus pada beberapa aspek kunci pelaksanaan APBD.

Satu di antaranya, melakukan percepatan penyerapan dan realisasi program kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kemudian harus terus mendorong optimalisasi pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan (dalam APBD perubahan 2024)," pungkasnya. (*)