Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Maluku Utara 2024

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Maluku Utara Sri Haryati Hatari membuka giat entry meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran (TA) 2024 di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (15/10/2024).

Dalam sambutannya, Sri Haryati menyampaikan selamat datang kepada rombongan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dikatakan, pentingnya pengawasan dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Saya mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan selamat datang kepada tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri."

Baca juga: BREAKING NEWS: Nasdem Resmi Dorong Sherly Tjoanda Gantikan Benny Laos untuk Calon Gubernur Malut

"Saya berharap semua Pimpinan OPD terkait dapat melengkapi data yang dibutuhkan secara tepat waktu, agar tidak mempengaruhi penilaian penyelenggaraan pemerintahan di Maluku Utara, "pintanya.

Sementara itu, Nova Christine Saragih selaku Pengendali Teknis menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemprov Maluku Utara.

Dijelaskan, pengawasan didasarkan PP 12 tahun 2017 dan Permendagri 19 Tahun 2023, yang mencakup sembilan fokus utama dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun tujuan pengawasan adalah untuk memastikan arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas nasional, dapat dijalankan dengan baik di daerah.

Fokus pengawasan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.

"Tahun ini, kami akan memfokuskan pengawasan pada enam aspek utama, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, penurunan prevalensi stunting, urusan sosial, administrasi kependudukan, serta urusan pekerjaan umum, "jelasnya.

Baca juga: KPU Morotai Maluku Utara Uji Coba Sirekap Pilkada 2024

Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan MT Ali dalam penutupannya meminta kerja sama dari semua Pimpinan OPD terkait, untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh tim pengawas selama masa pengawasan yang berlangsung 9 hari.

"Kami berharap semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam pengawasan ini, agar berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal," pungkasnya.

Menurutnya, Entry Meeting merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program pembangunan dan pelayanan publik di Maluku Utara terlaksana dengan baik dan sesuai dengan standar nasional. (*)