Kadri La Etje Minta Pejabat Pemkab Halmahera Selatan Maluku Utara Tak Utamakan Kepentingan Keluarga

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pjs Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje, menegaskan kepada Kepala Dinas dan Badan untuk bekerja di atas kepentingan masyarakat bukan keluarga.

Hal itu ia sampaikan saat sambutan pelantikan sejumlah Kepala Badan dan Kepala Dinas di Aula Kantor Bupati, Jl Karet Putih, Bacan Selatan, Jumat (25/10/2024).

Menurut Kadri, jabatan yang diemban oleh pegawai merupakan amanah rakyat yang akan dipertanggungjabwakan.

"Dalam pebgabdian, sering terjadi antara kepentingan keluarga, bangsa dan negara. Tetapi ketika negara telah memberikan kepercayaan, maka saudara-saudara (pejabat) harus mendahulukan kepentingan bangsa dan daerah di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Diduga Maling Kotak Amal, Pria di Ternate Maluku Utara Babak Belur Diamuk Warga

Kadri menjelaskan, fase modern ini semua pelaksanaan pemerintahan telah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Oleh sebab itu, kerja-kerja birokrasi harus searah dengan prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku. 

"Saya menaru harapan besar kepada saudara-saudari agar bekerja tidak seperti lima atau sepuluh tahun yang lalu," imbuhnya.

Kadri juga menyinggung maslah Montoring for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.

Baca juga: KPK Periksa Ketua Yayasan Al-Khairat Terkait Kasus TPPU Mantan Gubernur Maluku Utara

Di mana, KPK sebelumnya memberi skor MCP 29 persen, kini telah berubah dan Halmahera Selatan sudah masuk 10 besar nasional.

"Setelah kurang lebih kita bekerjasama, mengoreksi dan mengevaluasi, saat ini kita masuk 10 besar tingkat nasional," jelasnya.

"Sehingga saya berharap, setelah masa tugas saya (sebagai Pjs Bupati) selesai, pada Februari 2025 nanti MCP kita harus berada di angka 95 persen," tandasnya. (*)