Ngeri, Natalius Pigai Minta Tambahan Ribuan Anak Buah: Butuh Gaji Rp 1,2 Triliun Belum untuk Program

TRIBUNTERNATE.COM - Ada permintaan cukup mengejutkan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.

Pasalnya, Natalius Pigai meminta tambahan kekuatan untuk kementeriannya hingga ribuan anak buah.

Karena hal itu, dana triliunan rupiah harus digelontorkan untuk menggaji mereka.

Baca juga: Alasan Surya Paloh Tidak Jadi Wantimpres Prabowo, NasDem: Bukan Tipe Orang yang Mau seperti Itu

Baca juga: Rangkuman Kegiatan Menteri Prabowo Hari Pertama di Akmil: Latihan Baris, Hujan-hujanan, Joget Koplo

Diketahui, Natalius Pigai meminta tambahan anak buah dari 188 orang menjadi 2.544 orang di bawah komandonya. 

Dia pun meminta anggaran negara lebih untuk menggaji pegawai tersebut.

Permintaan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Mengapa kami membutuhkan dukungan? setelah saya hitung kekuatan personil saya, yang ada sekarang 188 staf dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf," kata Pigai.

Natalius Pigai menjelaskan pihaknya meminta tambahan anggaran negara untuk belanja pegawai. 

Sebab, anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan menggaji karyawan baru.

Ia mengatakan 188 pegawai yang berada di bawah Kementerian HAM digaji Rp 14 miliar per tahun. 

Baca juga: UBS Turun Rp 3 Ribu di Ukuran 1 Gram, Antam? Harga dan Buyback di Pegadaian Jumat 1 November 2024

Dengan permohonan tambahan pegawai menjadi 2.544, maka belanja pegawai akan jebol hingga Rp 1,2 triliun.

"Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjukkan membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun."

"Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan," jelasnya.

Ia menyampaikan pihaknya akan meminta dana lagi untuk melakukan program maupun pembangunan yang menyangkut HAM. 

Satu di antaranya, program dalam membumikan hak asasi manusia ke seuruh Indonesia.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Pelantikan Puluhan Pejabat Pemprov - KPK Sorot Vila Terapung Pulau Nusa Ra

"Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset."

"Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorginize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah," jelasnya.

Ia pun memperkirakan satu kelompok yang bisa menggerakan program itu minimal diberikan Rp100 juta. 

Dengan begitu, diperlukan sedikitnya Rp8 triliun lebih untuk menjalankan program tersebut.

"Itu baru satu program saja sudah Rp 8 triliun, andaikan dengan gaji dan tunjangan yang saya tadi sebut, Rp1,2 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun."

"Belum lagi, belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan."

"Kalau bapak pimpinan berkenan saya bisa buat lebih 1000 program," pungkasnya.

11 Tokoh Datangi KPK

Berikut daftar 11 tokoh yang meminta KPK untuk mengusut kasus keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Di antaranya ada Abraham Samad hingga Refly Harun.

Diketahui, apra tokoh tersebut menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024) siang kemarin.

Mereka yang datang ke markas KPK adalah:

Abraham samad

Saut Situmorang

Anthony Budiawan

Syamsuddin

Petrus

Marwan Batubara

Lukas Luwarso

Roy Suryo

Eros Djarot

Said Didu

Refly Harun

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Pelantikan Puluhan Pejabat Pemprov - KPK Sorot Vila Terapung Pulau Nusa Ra

Mereka bertemu dengan Nawawi Pomolango cs dan meminta pimpinan KPK jilid V itu mengusut kasus dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.

"Tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga Mulyono. Jadi kita diskusikan di dalam," kata eks Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di Gedung KPK.

Samad memerinci beberapa kasus yang harus ditindaklanjuti.

Kata Samad, kasus-kasus yang dia maksud di antaranya dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

Baca juga: Sambut Hari Besar Nasional, Pemkot Tidore Maluku Utara Kerja Bakti Bersihkan Lingkungan

Selain itu, ada juga perkara Blok Medan yang diduga melibatkan menantu Jokowi, Bobby Nasution, dalam kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Abraham Samad menilai kasus-kasus tersebut seharusnya terus ditindaklanjuti oleh KPK. 

“Sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan,” ujar Samad.

Samad sebut Jokowi halangi penyidikan kasus

Selain itu, Samad juga menyoroti dugaan Jokowi menghalangi penyidikan kasus korupsi e-KTP saat masih menjabat sebagai Presiden. 

“Pada saat itu pimpinan KPK dipanggil (Jokowi), Pak Agus Rahardjo, dan menurut Pak Agus, Presiden marah dan memerintahkan untuk tidak menindaklanjuti."

"Ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini obstruction of justice,” ujar Samad.

Baca juga: Pimpinan DPRD Tidore Maluku Utara Dilantik, Ade Kama Didapuk Jadi Ketua

Samad berujar para pimpinan KPK tidak bisa memastikan kapan kasus-kasus tersebut akan bisa diusut tuntas. 

Namun, Samad menilai KPK masih memiliki komitmen untuk melanjutkan penyelidikan.

“Pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya, terhadap keluarga Mulyono itu akan ditindaklanjuti,” kata Samad.

"Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu. Tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK," tutur Samad.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, ia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pemberantasan korupsi.

"Jadi kita excited, kita excited datang ke mari selain memang tadi sudah disampaikan melaporkan hal tadi itu. Kedua, kita excited dengan presiden baru yang memberi harapan besar terhadap negeri ini," kata Saut.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Natalius Pigai Minta Tambahan Ribuan Anak Buah, Belanja Pegawai Jebol Hingga Rp 1,2 Triliun