Refleksi 2024: Akademisi Unibra Soroti Tren Korupsi di Maluku Utara dan Pentingnya Transparansi

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Akademisi Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Tidore, Maluku Utara, Indra Abidin, merefleksikan tahun 2024 dengan mengaitkan kasus korupsi kepala daerah dan kebutuhan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pengajar Fakultas Ilmu Pendidikan ini menekankan pentingnya langkah preventif melalui transparansi dan akuntabilitas hingga tingkat pemerintah desa. 

Menurut Indra, data Indonesia Corruption Watch (ICW) dan lembaga antikorupsi seperti KPK, BPK, dan Inspektorat Jenderal dapat menjadi rujukan bagi kepala daerah untuk memperbaiki sistem pemerintahan.

Baca juga: Harga Barito di Pasar Bahari Berkesan Ternate Rabu 1 Januari 2025 Masih Stabil

"Kita ingin ada langkah pencegahan dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa," ungkap Indra kepada TribunTernate.com, Rabu (1/1/2024).

Indra menyoroti tren korupsi yang meningkat secara nasional. Pada tahun 2023, tercatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang berstatus tersangka.

Menurutnya, korupsi yang merajalela tersebut tidak lepas dari praktik jual beli jabatan, perizinan, dan gratifikasi. 

"Data ICW menunjukkan tahun 2023 ke 2024, tren kasus korupsi meningkat, korupsi ini juga terjadi di Maluku Utara dengan pola yang sama, yaitu jual beli jabatan, perizinan, dan gratifikasi," jelas Indra. 

Indra menegaskan, resolusi tahun 2025 harus fokus pada pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pemerintahan.

Baca juga: Harga Telur Ayam dan Minyak Goreng di Ternate Naik, Bapok Lain Masih Stabil

Ia mendorong kepala daerah di Maluku Utara untuk lebih proaktif dalam mengadopsi transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.

"Jika tata kelola pemerintahan dapat ditata dengan baik, mulai dari tingkat daerah hingga desa, maka kita bisa menekan angka korupsi," tambahnya. 

Dengan meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, Indra berharap refleksi ini menjadi pengingat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih, baik di tingkat nasional maupun daerah, demi tercapainya kepercayaan publik dan pembangunan yang berkelanjutan. (*)