Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Kemenkumham Malut

Kanwil Kemenkum Malut Ikut Penyusunan Draft RKT Reformasi Birokrasi 2025

Kemenkumham Malut akan mengoptimalkan pelaksanaan RB tematik guna menciptakan dampak dan manfaat yang nyata bagi masyarakat

Editor: Munawir Taoeda
Dok Kemenkumham Malut
PROGRAM: Suasana Kemenkumham Malut ikut giat penyusunan draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkum Malut), turut serta dalam kegiatan penyusunan draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2025.

Serta penyusunan pedoman pelaksanaan zona integritas, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Senin (6/01/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybird. Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Ridwan Lobubun, dan secara virtual Kabag Program dan Humas Irwan Kadir dan jajaran. 

Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Perencanaan, Setjen Kemenkum, Erwin Nugroho dalam sambutannya menjelaskan mekanisme kegiatan dan tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan RKT RB 2025.

Baca juga: Dorong Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa, Puluhan Kades di Halmahera Selatan Temui Bupati

"Output yang ingin kita capai bahwa RKT RB 2025 ini dapat tersusun, yang diharapkan dapat meningkatkan Indeks RB Kemenkum kedepannya, "terang Wisnu.

Masa transisi Kemenkumham menjadi beberapa entitas berpengaruh pada pola kerja pelaksanaan dan verifikasi kedepannya. Sebab masing-masing kementerian memiliki kebijakan dalam upaya meningkatkan Indeks Rbnya.

"Tahun ini indeks RB setelah diumumkan akan menjadi milik bersama Kemenkum, Kemenham, dan Kemenimipas."

"Tahun selanjutnya, masing-masing kementerian akan menjalankan RB sesuai Permenpan RB, "lanjutnya.

Selanjutnya, peserta melaksanakan sesi penyusunan RKT RB General dengan yang terdiri atas 26 indikator.

Di antaranya, yakni Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, SPIP, manajemen risiko, pengelolaan keuangan WTP, Indeks Merit Sistem, Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks BerAKHLAK dan indikator lainnya. 

Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir dan jajaran berkomitmen mengimplementasikan reformasi birokrasi berdampak melalui capaian kinerja pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Baca juga: Pemkot Tidore Fasilitasi Pengobatan Bayi Stunting Asal Desa Nuku

Budi Argap Situngkir yang berhasil membawa beberapa satker meraih WBK, mendukung pelaksanaan RB Kemenkum tahun 2025 sebagai bagian perwujudan Asta Cita Presiden RI. 

Sementara itu, Kabag Program dan Humas Irwan Kadir dan Kasubbag Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Ridwan Lobubun menyampaikan bahwa.

Kemenkumham Malut di bawah kepemimpinan Kakanwil Budi Argap Situngkir, akan mengoptimalkan pelaksanaan RB tematik guna menciptakan dampak dan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat dan seluruh pihak. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved