Sofifi
DPRD Maluku Utara Desak Pj Gubernur Akomodir Aspirasi Masyarakat dalam RKPD
DPRD Maluku Utara mendesak Pj Gubernur, Samsuddin A Kadir, untuk memastikan aspirasi masyarakat hasil reses DPRD dapat masuk dalam dokumen RKPD
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – DPRD Maluku Utara mendesak Pj Gubernur, Samsuddin A Kadir, untuk memastikan aspirasi masyarakat hasil reses DPRD dapat masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami ingin ada ruang koordinasi dalam pembahasan RKPD, sehingga aspirasi masyarakat yang didapat melalui reses tidak hanya terakomodir dalam Pokir DPRD masing-masing anggota,” tegas anggota DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusy, dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, dalam satu tahun anggaran, DPRD melakukan tiga kali reses, namun persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD masih sangat kecil.
Baca juga: Jack Grealish Sudah Buktikan Main Gacor ke Pep Guardiola, Bos Man City: Saya Maunya Lebih
“Kami mengapresiasi adanya Musrenbang yang dilakukan pemerintah, namun seharusnya ada keseimbangan dalam persentase aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam RKPD,” ujar Muhajirin.
“Jika forum RKPD disepakati tanpa melibatkan kami, maka DPRD tidak bisa berbuat banyak dalam penyusunan APBD tahunnya,” tambahnya.
Ia berharap, Samsuddin A Kadir dapat mempertimbangkan usulannya itu.
“Dengan begitu, kita bisa mengetahui berapa persen hasil reses yang masuk dalam RKPD dari seluruh daerah pemilihan,” tandasnya. (*)
DPRD Maluku Utara Tinjau Pagar SMK N 2 Tidore yang Ambruk: Segera Usulkan Perbaikan |
![]() |
---|
Pj Gubernur Maluku Utara Minta Seluruh OPD Siap Hadapi Transisi Pemerintahan |
![]() |
---|
Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa di Ternate Memprihatinkan, Zen Kasim : Akan Direnovasi |
![]() |
---|
BPKAD Warning 7 OPD di Pemprov Maluku Utara yang Belum Serahkan Laporan Keuangan |
![]() |
---|
Akademisi Maluku Utara Dorong Seleksi Terbuka dalam Pembentukan Kabinet Sherly Laos - Sarbin Sehe |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.