Pemkot Ternate
Belajar Tingkatkan PAD, DPRD Halmahera Utara Sowan ke BP2RD Ternate
DPRD Halmahera Utara, Maluku Utara melakukan konsultasi ke BP2RD Kota Ternate, Rabu (12/3/2025)
Penulis: M Julfikram Suhadi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE-- DPRD Halmahera Utara, Maluku Utara melakukan konsultasi ke BP2RD Kota Ternate, Rabu (12/3/2025).
Konsultasi ini dilakukan, karena Kota Ternate disebut menjadi contoh untuk Kabupaten lain di Maluku Utara soal pengelolaan pajak dan retribusi.
Hal ini disampaikan Sekertaris Komisi II DPRD Halmahera Utara Karwanto Oktofianus Hohakay Rabu (12/3/2025).
Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Berhentikan Empat Kades, Ini Alasannya
"Setelah Tobelo itu ada Ternate. Kota ini dari sektor pengelolaan retribusi dan pajak harus menjadi contoh untuk daerah yang lain, khususnya di Maluku Utara."
"Saya rasa di Maluku Utara yang sukses adalah Kota Ternate, terlebih dari Kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan konsultasi ke sini," jelasnya.
Lanjut dia, dari hasil konsultasi tersebut, melahirkan banyak hal, salah satunya pengumpulan pajak dan retribusi dengan kiat-kiat khusus.
"Yakni pengelolaan di sektor jasa seperti hotel, restoran, dan rumah makan. Kemudian dari sektor pungutan sampah dan lain-lain."
"Dan setelah dari sini kita akan kembali ke daerah dan membuat diskusi lagi untuk pendalaman hasil konsultasi tadi," tuturnya.
Ia pun menyampaikan banyak terima kasih karena telah disambut baik oleh pihak BP2RD Kota Ternate.
Terpisah, Jufri Ali Kepala BP2RD menyampaikan masukan kepada DPRD Halmahera Utara terkait konsep peningkatan PAD.
Baca juga: Gebrakan Sherly Laos, Satu Hari Misi Dagang dengan Jatim Capai Transaksi Setengah Triliun
Di antaranya peningkatan SDM, sarana penunjang untuk peningkatan PAD di Halmahera Utara, manajemen pengelolaan PAD, dan pengelolaan reward and punishment pada PAD.
"Dan saya lihat di Halmahera Utara itu dari sektor jasa juga sangat berpeluang, misalnya hotel, parawisata, dan beberapa sektor lainnya. Sehingga perlu didorong."
"Dari sektor pungutan juga harus dilakukan dari hulu ke hilir, dan harus ditopang dengan dana. Di mana dana ini sangat penting jika berbicara soal peningkatan pengelolaan PAD," tandasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.