Awam di Birokrasi, Gubernur Malut Sherly Laos ke Ditjen Keuda, Belajar Tata Kelola Anggaran

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos merasa masih awam di Birokrasi, kunker ke Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri untuk konsultasi.

Kunjungan kerja (Kunker) Sherly Laos ini berlangsung di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Sherly Laos berkonsultasi langsung dengan Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Tinjau Pasar di Ternate, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Pastikan Stabilitas Harga

Pada unggahan video terkait kunjungannya yang diunggah ke akun Instagram @s_tjo, Sherly Laos mengaku masih awam di Birokrasi.

Karena seperti yang diketahui, Ibu tiga anak ini datang dari latar belakang seorang pebisnis.

Gubernur Maluku Utara yang baru terjun ke Birokrasi dari latar belakang pebisnis ini terbuka untuk belajar dari nol.

Sebelumnya Sherly Laos hanya mendampingi mendiang suami, Benny Laos, kala itu sebagai Bupati Morotai dan Calon Gubernur Maluku Utara.

Mengaku awam, Sherly Laos terbuka meminta tips dari Dirjen Keuangan Daerah, demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

"Ada tips bagaimana kalau, saya kan Birokrasi baru ya pak, maaf kalau kita di Perusahaan kan pengajuan itu sangat detail,"

"Semua kekontrol, semua rupiah yang kekontrol oleh keuangan. Kalau di Birokrasi juga kayak gitu?" tanya Sherly Laos.

Mengingat adanya efisiensi anggara, Sherly Laos juga berkonsultasi ke Dirjen agar nantinya dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Terkait inpres nomor satu efisiensi, kan kemarin kita diarahkan untuk DAU efisiensinya Rp 160 miliar, itu sudah kita efisiensikan,"

"Nah kemudian setelah saya buka-buka itu, ternyata di setiap dinas itu banyak sekali DAU-DAU yang sebenarnya programnya itu gak jelas,"

"Kayak peningkatan, penguatan, bla bla bla, saya boleh bintangkan dan ganti dengan program lain di APBD nanti," Ujar Sherly Laos.

Dirjen Keuda kemudian menjelaskan secara detail ke Sherly Laos mengenai kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.