Wabup Halmahera Selatan Janji Tapal Batas Ratusan Desa Diselesaikan Tahun Ini

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara Helmi Umar Muchsin berjanji masalah tapal batusan ratusan desa di 30 kecamatan bakal diselesaikan tahun ini.

Ia mengaku, telah menemui pihak Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi terkait penyelesaian masalah tapal batas desa tersebut.

Dalam pertemuan itu, BIG meminta dilakukan pengkajian peta dasar batas wilayah setiap desa.

Selanjutnya dibentuk tim agar melakukan sosialisasi sekaligus penetapan tapal batas desa.

Baca juga: Hadirkan Puluhan Kades, Pemkab Halmahera Selatan Sosialisasi Kopdes Merah Putih

Helmi menyebut, tim ini akan dikoordinir langsung Bagian Pemerentiahan pada Sekretariat Daerah atau Setda. 

Sebab penetapan tapal batas desa, harus memiliki dasar hukum, minimal Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Bisa jadi kita juga akan melibatkan pihak ketiga secara teknis, karena muaranya penetapan (tapal batas desa) itu ada di Perkada atau Perda, "ujarnya Senin, (28/4/2025).

Helmi mengklaim, pemerintah daerah telah mengidentifikasi beberapa desa yang tapal batasnya sudah selesai.

Namun ia ini mengaku dari total 249 desa di Halmahera Selatan, masih sekitar 100 lebih yang sampai sekarang tak miliki tapal batas.

Helmi juga mengungkapkan penyelesaian tapal batas desa, harus dengan penedekatan kolaboratif karena ada hal-hal teknis yang tak bisa diselesaikan pemerintah daerah.

"Ini menjadi bagian darmi rekomendasi dari Kemendagri dan BIG. Seperti contohnya diterpakan beberapa kabupaten kota, itu penyelesaian tapal batas desa berjalan maksimal, "ungkapnya.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba Ajak Peringati May Day 2025 dengan Cara Positif

Lebih lanjut, Helmi menyatakan pihaknya berupaya tahun ini seluruh desa di Halmahera Selatan sudah memiliki tapal batas.

Oleh karena itu, tim penyelesaian tapal batas segera dibentuk guna bergerak mengumpulkan data pendukung sebagai syarat penetapan tapal batas desa.

"Kita akan rumuskan mekanisme dan prosedurnya, di samping itu kita bahas soal teknisnya. Tapi ini perlu sosialisasi ke masyarakat juga, "tandasnya. (*)