DPRD Taliabu Diminta Bentuk Perda Tarif Bongkar Muat Pelabuhan 

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Pulau Taliabu, Maluku Utara melakukan pertemuan dengan DPRD belum lama ini.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD, Dinas Perindagkop dan Dinas UKM.

Pertemuan itu membahas sejumlah aspirasi yang dibawa GPM, di antaranya soal bongkar muat pelabuhan

Di mana GPM ingin pemerintah daerah membentuk payung hukum soal tarif bongkar muat.

Baca juga: Bupati Taliabu Sashabila Mus Minta Semua Pihak Awasi Pembangunan

Ketua GPM Pulau Taliabu Lisman mengaku permintaan soal tarif bongkar muat akan diupayakan melalui Dinas Perindagkop.

"Jad intinya kami meminta agar segera bentuk payung hukum tarif bongkar muat."

"Kalau bisa buat Perda, kalau tidak mungkin bisa diusulkan melalui Peraturan keputusan Bupati (Perbup), "katanya.

Baca juga: 6 dari 39 Tower BTS di Taliabu Tak Berfungsi, Kominfo: Sudah Melapor ke Pusat

Menurutnya, usulan mengenai pembentukan Perda tarif bongkar muat barang direspon baik OPD terkait dan DPRD, sehingga tinggal menunggu actionnya.

Disisi lain, Perda tentang tarif bongkar muat barang ini dampak positifnya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena ketika sudah dibentuk, nantinya bisa berdampak baik bagi PAD Pulau Taliabu, "ungkap Lisman. (*)