DPRD Maluku Utara
Fraksi PKB Apresiasi Gebrakan 100 Hari Gubernur dan Wagub Malut Sherly Laos – Sarbin Sehe
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku Utara mengapresiasi berbagai langkah progresif yang telah diambil Sherly Laos dan Sarbin
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku Utara mengapresiasi berbagai langkah progresif yang telah diambil Sherly Laos dan Sarbin Sehe di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Fraksi PKB menilai bahwa pasangan Sherly–Sarbin mampu mengambil keputusan berani dan konkret, salah satunya melalui realokasi anggaran pada APBD Tahun 2025, dengan memangkas kegiatan seremonial yang dinilai kurang berdampak dan mengalihkannya pada program berorientasi rakyat.
“Kami melihat langkah Gubernur Sherly merealokasi anggaran ke program seperti subsidi mudik, operasi pasar sembako murah, bantuan untuk nelayan, pendidikan gratis, serta rehabilitasi RTLH sebagai terobosan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar juru bicara Fraksi PKB, Muksin Amrin, Jumat (30/5/2025).
Baca juga: Warung Bude : UMKM Nasi Campur di Ternate dengan Omzet Rp2 Juta per Hari
Muksin menegaskan, DPRD secara prinsip mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, apalagi dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi dan ketepatan sasaran.
Langkah Sherly–Sarbin dinilai mampu menjaga keseimbangan antara konsolidasi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
Meski memberikan apresiasi, Muksin juga menyampaikan 3 catatan strategis yang perlu menjadi perhatian serius Pemprov Maluku Utara ke depan yakni, adanya elemen birokrasi yang dinilai kurang responsif terhadap kebijakan Gubernur, dan mendorong dilakukan penataan, agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh kepentingan struktural yang tidak sejalan.
PKB mendorong agar jumlah OPD dirampingkan untuk menekan beban belanja pegawai yang cukup besar, sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi dalam menjalankan program prioritas.
Baca juga: Ini Jadwal Kapal Pelni yang Berangkat dari Ternate ke Makassar di Juni 2025
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya strategi konkret untuk meningkatkan PAD agar kebijakan pro-rakyat yang telah dirintis, dapat didukung oleh anggaran yang memadai dan berkelanjutan.
Muksin menuturkan, Fraksi PKB berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak pada rakyat.
“100 hari ini hanyalah awal. Fraksi PKB akan terus mengawal jalannya pemerintahan Sherly–Sarbin agar tetap konsisten terhadap prinsip keadilan sosial dan pembangunan yang merata,” tandas Muksin. (*)
Kata Haryadi, Klaim 3 Pulau di Halmahera Tengah oleh Pemprov Papua Barat Daya Bikin Masyarakat Resah |
![]() |
---|
Tak Masuk dalam Buku Platform RPJMD Malut 2025–2029, Mislan Syarif: Taliabu Butuh Perhatian Nyata |
![]() |
---|
Nazlatan Kasuba: Pemprov Maluku Utara Segera Tentukan Nasib 1.390 PPPK |
![]() |
---|
9 Fraksi DPRD Malut Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disahkan Jadi Perda |
![]() |
---|
Soal Rencana Pencabutan Pergub Unggas, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.