106 ASN, PPPK dan CPNS Unkhair Terima SK, Satu Pejabat Fungsional Resmi Dilantik

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Sebanyak 106 Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengikuti prosesi pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, serta penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan formasi tahun 2024 di lingkungan Universitas Khairun (Unkhair). 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Nuku, Kampus II Unkhair, Ternate Selasa (3/6/2025). Selain ASN dan CPNS, turut dilantik satu pejabat fungsional dalam bidang keahlian tertentu.

Rektor Unkhair Ternate Dr. M Ridha Ajam, M.Hum, memimpin langsung jalannya prosesi. Dalam sambutannya, rektor menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang telah resmi memperoleh legalitas sebagai bagian dari Unkhair.

"Unkhair mendapatkan tambahan sumber daya manusia yang sangat baik. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi energi baru bagi pengembangan institusi ini ke depan, "ungkapnya.

Baca juga: Ubaid Yakub: Pimpinan OPD di Halmahera Timur Harus Perbaiki Kinerja

Rektor menegaskan bahwa ASN yang diangkat, khususnya PPPK, akan dievaluasi setiap tahun sesuai regulasi yang berlaku.

Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong kinerja yang lebih baik dan profesional.

Sementara bagi PNS, kata Rektor mereka telah memperoleh hak-hak penuh sebagai aparatur negara, termasuk hak pensiun. Adapun bagi CPNS, masa tugas ke depan akan menjadi fase penentu untuk pengangkatan sebagai PNS penuh.

"CPNS masih berada dalam masa perjuangan untuk membuktikan diri agar dapat diangkat menjadi PNS. Ini adalah waktu pembuktian integritas dan kinerja, "jelasnya.

Baca juga: Polres Halmahera Selatan Rehabilitasi 4 Tersangka Kasus Narkoba, Kecuali Bripka Ikbal

Dalam kesempatan yang sama, satu jabatan fungsional juga dilantik, menurut Rektor, merupakan posisi yang membutuhkan keahlian spesifik guna memperkuat fungsi-fungsi strategis di lingkungan kampus.

Rektor juga menyampaikan evaluasi terhadap kinerja pegawai yang telah ada. Ia mengungkapkan masih ditemukan PNS yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas, bahkan membebani tenaga kontrak maupun PPPK.

"Ke depan, kita akan menata sistem kerja berbasis akurasi, baik kehadiran, keberadaan, maupun kinerja. Sistem penilaian akan terintegrasi dengan penerapan tunjangan kinerja (tukin) secara objektif, "tutupnya. (*)