Wali Kota Tidore: Persoalan Sampah di Sofifi Butuh Kesadaran Kolektif dan Kolaborasi Serius

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Muhammad Sinen menyoroti persoalan sampah di Sofifi sebagai tantangan besar yang tak hanya dialami di ibu kota Provinsi Maluku Utara, tetapi juga di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif dan kerja sama lintas sektor.

"Soal sampah ini adalah masalah serius. Bukan hanya di Sofifi atau Maluku Utara, tapi hampir semua daerah menghadapinya."

"Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik dan kesadaran dari masyarakat, "ujar Sinen, Senin (10/6/2025).

Baca juga: Deklarasi DOB Makian-Kayoa Dapat Dukungan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe

Sinen mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemkot Tidore Kepulauan telah menyiapkan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) di belakang Desa Gosale. Namun upaya tersebut gagal karena mendapat penolakan keras dari sebagian warga.

"Anggaran sudah ada, lahan sudah dibebaskan, tapi saat mau dibangun, masyarakat justru memblokir, ini ironi."

"Pemerintah dituntut menyelesaikan sampah, tapi saat fasilitas mau dibangun, diprotes. Jadi, bangun salah, tidak bangun pun salah, "keluhnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak langsung menolak program pembangunan yang bersifat pelayanan publik, melainkan membuka ruang dialog dan musyawarah agar solusi yang diambil benar-benar memberi manfaat bersama.

"Jika ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai, mari kita komunikasikan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.

Terkait pengelolaan sampah dalam Kota Sofifi, Muhammad Sinen menyebut bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah membangun TPA di Desa Taba Damai.

Baca juga: Ubaid Yakub Harap Halmahera Timur Jadi Kabupaten Tanpa Kekerasan Perempuan dan Anak

Namun, ia menilai bahwa aspek koordinasi antar-instansi, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi dan kabupaten/kota, masih perlu diperkuat.

"Dulu memang komunikasi antar pemerintah daerah masih kurang optimal. Tapi saya optimistis, di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur, koordinasi dan kolaborasi akan berjalan lebih baik. Beliau pasti sangat memahami kondisi di lapangan, "katanya.

Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mulai membangun kesadaran bersama bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga bagian dari budaya hidup bersih dan sehat. (*)