Sekda Ternate Rencana Evaluasi OPD Pengelola PAD, Aziz Hasyim Bilang Begini
Rencana evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Ternate, Maluku Utara, disorot akademisi Unkhair
Penulis: M Julfikram Suhadi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE-- Rencana evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disampaikan Sekda Ternate, Rizal Marsaoly, disorot akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Azis Hasyim.
Aziz Hasyim menilai, pernyataan seperti itu seharusnya disampaikan langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, atau Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota.
“Dari sisi etika pemerintahan, mestinya yang menyampaikan evaluasi kinerja OPD adalah Plt Wali Kota, bukan Sekda,” ujar Azis, Kamis, (12/6/2025).
Baca juga: Seluruh Karyawan J&T Ternate Dites Urine: Komitmen Jaga Jalur Logistik Tetap Bersih dan Aman
Menurutnya, jika Sekda terlalu dominan dalam menyampaikan kebijakan, publik bisa menilai seolah-olah Sekda adalah pihak kedua setelah Wali Kota.
“Padahal dalam konteks pengelolaan PAD, Sekda juga harus bertanggung jawab,” kata Azis.
Ia menegaskan, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda juga memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan target dan realisasi PAD.
Baca juga: Resmi Dipecat, Bripka Ikbal 5 Kali Langgar Kode Etik Polri: Penyalahgunaan Narkoba Hingga Selingkuh
“Kalau OPD dianggap gagal, maka Sekda juga harus dievaluasi karena tak mampu mengkoordinasikan kinerja mereka secara optimal,” tambahnya.
Azis menyoroti bahwa dalam penyusunan KUA-PPAS, Sekda memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyeksi pendapatan disusun berdasarkan kajian yang matang serta koordinasi dengan seluruh OPD pengelola PAD. (*)
Penyebab Bripda Farhan Dijemput Paksa Anggota Provos Polda Maluku Utara, Videonya Sempat Viral |
![]() |
---|
Tujuan Sekkab Halmahera Timur Jadwalkan Sidak Seluruh OPD |
![]() |
---|
LBH Ansor Desak Kapolda Maluku Utara Usut Dalang Aksi Tolak DOB Sofifi |
![]() |
---|
Dinas Pertanian Maluku Utara Dorong Perencanaan Berbasis Wilayah dan Komoditas Unggulan |
![]() |
---|
Penyebab Pegawai Pemkab Taliabu Belum Terima TPP Sejak 2023 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.