Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe Tanggapi Belum Terbitnya DPA Sejumlah OPD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menanggapi serius terkait belum diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk sejumlah OPD.

Padahal saat ini proses pengusulan perencanaan APBD Perubahan Tahun 2025 telah memasuki tahap penting.

"Iya, karena masih dalam proses rasionalisasi anggaran. Kita tinggal menyelesaikan pergeseran tahap 4 dan 5."

"Jika itu tuntas, maka seluruh proses penganggaran bisa diselesaikan, "ujar Sarbin Sehe, Kamis (3/7/2025).

Baca juga: Seorang Pria Suku Pedalaman Halmahera Maluku Utara Jadi Polisi, Poengky: Langkah Bagus

Pergeseran anggaran tersebut menjadi kunci sebelum DPA dapat diserahkan ke OPD-OPD untuk melanjutkan pelaksanaan program.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray menyatakan bahwa pihak legislatif belum menerima dokumen resmi terkait APBD Perubahan 2025.

Menurutnya, pembahasan baru akan dimulai setelah dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 diserahkan.

"Sampai saat ini kami belum mendapat informasi konkret dari eksekutif, "jelas Iqbal Ruray.

"Pemprov juga harus segera melakukan proyeksi ulang terhadap potensi pendapatan daerah tahun ini, apalagi kita sudah memasuki triwulan ketiga, "sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD untuk menyusun APBD Perubahan yang tepat sasaran dan realistis. Perencanaan yang matang, katanya, sangat menentukan efektivitas belanja daerah.

Iqbal Ruray turut mengkritik lambannya penyerapan anggaran Pemprov Maluku Utara di tahun berjalan.

Baca juga: APBD Perubahan 2025 Maluku Utara Fokus Penyelarasan RKPD dan Kebutuhan Prioritas

Menurutnya, dengan sudah masuknya kuartal ketiga, seharusnya realisasi anggaran menunjukkan progres signifikan.

"Penyerapan anggaran masih rendah. Kami mendorong Pemprov agar lebih agresif, agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun dan tidak hanya tercatat di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan masyarakat, "tegas Iqbal Ruray.

Langkah percepatan, lanjutnya, sangat krusial untuk memastikan pembangunan berjalan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi publik di Maluku Utara. (*)