Pemkot Tidore Gelar Rapat Penyelarasan Program Nasional

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE-  Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar rapat penyelerasan program nasional, Senin (7/7/2025).

Rapat itu membahas surat edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman mengatakan, program nasional merupakan perkara wajib yang harus dijalankan pemerintah daerah.

Baca juga: KNPI Energy Of Harmoni Halmahera Timur Soroti Perusahaan Tambang yang Diduga Abaikan Andalalin

“Apapun yang terjadi, program nasional ini harus dijalankan, siapkan dokumen administrasi perencanaan harus tergambar disana, selanjutnya kegiatan tertentu yang ditindaklanjuti secara action di lapangan, mohon menjadi perhatian, misalnya penyediaan dapur makanan bergizi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, titik dapur makanan bergizi sudah harus ditentukan dan progresnya sudah harus dilaporkan.

Hal itu dipersiapkan sebagai wujud adanya dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat.

“Selain makanan bergizi, program pemerintah seperti koperasi merah putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan 3 juta rumah, pengentasan kemiskinan ekstrem dan beberapa program lainnya yang menyentuh bidang kesehatan dan pendidikan juga harus dilaksanakan,” Imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif mengatakan, lahirnya surat edaran ini dalam melaksanakan pembangunan strategis nasional tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Intinya surat edaran ini mengisyaratkan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat menyelaraskan pembangunan daerah dengan  pembangunan nasional, yang termuat di dalam RPJMD dan RPJMN 2025-2029,” paparnya.

Baca juga: Ternate Tuan Rumah Rakernas JKPI 2026, Ini Harapan Tauhid Soleman

Saiful menambahkan, surat edaran tertanggal 19 Juni 2025, itu memaparkan beberapa program strategis nasional yang perlu menjadi perhatian daerah dalam penyusunan RKPD setiap tahun.

Dan akan diselaraskan dalam RKPD agar dapat mendukung pencapaian program strategis nasional.

“Program nasional tersebut penanggulangan kemiskinan, pembangunan sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah, penyediaan pangan, pemeriksaan kesehatan gratis, perluasan akses pendidikan, juga beberapa bidang lainnya,” Jelasnya. (*)