Dorong Penyerapan Anggaran, DKP Maluku Utara Percepat Proses Pengadaan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Penyerapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara hingga awal Juli 2025 masih berada di kisaran 14 persen.

Hal ini disampaikan Plt Kepala DKP Maluku Utara, Fauzi Momole, kepada Tribunternate.com, Kamis (10/7/2025) di Sofifi usai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPRD Maluku Utara.

Menurut Fauzi, sebagian besar anggaran DKP tahun ini sekitar 60 hingga 70 persen dialokasikan untuk program bantuan pengadaan barang dan jasa, yang baru dapat diinput dalam pergeseran anggaran kelima.

Baca juga: Dinas Pendidikan Halmahera Timur Bakal Sediakan Starlink untuk PAUD

"Kami baru bisa menginput anggaran tersebut pada pergeseran kelima yang ditetapkan pada akhir Juni kemarin. Pergubnya baru ditandatangani sekitar tanggal 26 atau 27 Juni. Setelah itu, kami langsung sinkronkan dengan sistem pengadaan," jelas Fauzi.

Ia mengatakan, proses pengadaan kini telah berjalan dan tinggal dimaksimalkan agar pelaksana kegiatan dapat segera ditetapkan. Dengan begitu, serapan anggaran dipastikan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat.

"Saat ini kami fokus pada percepatan pelaksanaan kegiatan. Proses administrasi sudah hampir tuntas, tinggal percepatan eksekusi di lapangan. Skema pengadaan menggunakan e-Katalog, sehingga kami optimistis prosesnya bisa lebih cepat," tambahnya.

Fauzi juga memastikan bahwa program yang sudah terinput di sistem bisa dipantau secara terbuka, karena telah tertayang dalam sistem informasi.

"Kalau dicek di sistem, program-program kami sudah mulai jalan. Tinggal finalisasi di tingkat pelaksana," katanya.

Baca juga: Fans Chelsea Sakit Hati Dengar Kabar Noni Madueke Semangat ke Arsenal: Usir Dia Secepatnya

Terkait hal ini, DPRD Maluku Utara, khususnya Komisi II, juga disebut ikut aktif memantau perkembangan penyerapan anggaran. Mereka, kata Fauzi, turut meminta laporan dan penjelasan atas progres pelaksanaan kegiatan DKP.

"Komisi II sangat responsif. Mereka meminta data serapan anggaran sebagai bentuk pengawasan agar semua berjalan sesuai rencana," pungkasnya.

Sementara itu, Fauzi juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini, tidak ada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN bagi DKP, sehingga fokus pelaksanaan program sepenuhnya bersumber dari APBD. (*)